Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |
Bencana besar banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan Aceh, Sumut dan Sumbar kini sudah memasuki pekan ke tiga, Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Ahad (14/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.006 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 5.400 orang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan akibat dampak langsung bencana tersebut.
Bencana banjir bandang dan longsor tersebut berdampak luas di 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi di Sumatera.
Kerusakan infrastruktur dan permukiman warga tergolong masif. Tercatat sebanyak 158.000 rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
Tidak hanya rumah tinggal, sejumlah fasilitas publik juga terdampak parah. BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum rusak akibat bencana ini. Selain itu, terdapat 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah yang mengalami kerusakan.
- BACA JUGA : Mantan Ketua DPRK Nagan Raya Minta PLN Berlaku Adil dalam Melakukan Pemadaman Bergilir
- BACA JUGA : Putra Sugihen Ginting dan Wing Ganda Ginting Salurkan Dua Truk Bantuan ke Aceh Tamiang
- BACA JUGA : Puluhan Wartawan Ikuti Sertifikasi Kompetensi di Palangkaraya
Kerusakan juga terjadi pada bangunan pemerintahan dan sarana transportasi. Sebanyak 290 gedung dan perkantoran dilaporkan terdampak, serta 145 jembatan rusak atau terputus, sehingga menghambat akses distribusi logistik dan proses evakuasi di sejumlah wilayah.
Ketua Yayasan Advokasi Perwakilan Bireuen dan Pidie Jaya, Muhammad Zubir, SH, MH menilai perlunya komando khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo untuk membentuk kembali Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Khusus untuk pemulihan dan pembangunan kembali daerah yang berdampak bencana tersebut.
“BRR pernah berjaya dalam pemulihan dan pembangunan kembali Aceh & Nias pasca Tsunami 2004, jadi Pemerintah harus membentuk kembali BRR”, kata Zubir.
“Jika pemulihan dan pembangunan kembali diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dan hanya bermodalkan APBD, daerah akan kete-teran dan memakan waktu puluhan tahun lamanya, karena kerusakan infrastruktur yang begitu parah, ekonomi masyarakat mati total, sawah-sawah sudah tertimbun tanah yang tinggi dan bendungan rusak”, sebut Zubir.
“Kita berharap presiden segera membentuk komando pusat dan mengambil alih pemulihan dan pembangunan kembali pasca banjir ini”, tutup Zubir.
(Bukhari)
