Bogor, Jawa Barat – Mitrapolri.com |
Pemerintahan Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdes) dalam rangka penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Aula Kantor Desa.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh PLH Kepala Desa Darson, Sekretaris Desa, Pendamping Desa, unsur Kesra Desa dan Kecamatan, perwakilan Kecamatan Klapanunggal Aditya, para Kepala Dusun, Ketua RW/RT, ibu-ibu PKK, serta unsur masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, PLH Kepala Desa Darson menyampaikan bahwa dirinya dalam waktu dekat akan memasuki masa purna tugas. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama menjabat masih terdapat kekurangan dalam pelayanan.
“Momentum Musdes ini bukan hanya soal penetapan, tapi juga evaluasi. Kami berharap data yang divalidasi benar-benar akurat agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.
Proses validasi data KPM menjadi sorotan utama dalam Musdes kali ini. Pemerintah desa bersama peserta musyawarah melakukan pengecekan ulang terhadap daftar penerima agar tidak ada warga yang berhak justru terlewatkan.
- BACA JUGA : Polres Kotim Ungkap Kasus Tindak Pidana Bidang Ekonomi Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi
- BACA JUGA : Deklarasi Sabuk Kamtibmas, Kapolres Dairi Akan Tingkatkan Patroli Hingga Minta Warga Aktifkan Ronda Malam
- BACA JUGA : Tanamkan Disiplin dan Nasionalisme, Babinsa Latih Paskibra Gunung Malela untuk MTQ
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Klapanunggal melalui Aditya dari unsur Kesra menyampaikan bahwa hasil validasi harus segera dilaporkan agar proses pencairan dapat dipercepat. Namun ia juga menegaskan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait besaran bantuan.
“Tahun ini ada optimalisasi anggaran dari pusat, sehingga nominal yang diterima KPM tidak lagi seperti tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026, total bantuan sebesar Rp1.200.000 per tahun atau Rp100.000 per bulan,” jelasnya.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian tersendiri, mengingat penurunan nominal bantuan berpotensi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski demikian, pemerintah desa menegaskan bahwa transparansi dan ketepatan sasaran menjadi prioritas utama dalam penyaluran BLT DD tahun ini.
Musdes ditutup dengan kesepakatan bersama terkait daftar KPM yang telah divalidasi, dengan harapan bantuan dapat segera disalurkan tanpa kendala administratif.
(RH)
