Medan, Sumut – Mitrapolri.com |
PTPN IV PalmCo merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia seyogianya memberikan contoh dan atau panutan yang baik dalam pelaksanaan usahanya. Yaitu dengan taat akan peraturan dan perundangan yang berlaku, Khususnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang kemudian diperkuat dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Perlakuaan yang ditemukan di Unit Usaha Kebun Pabatu yang merupakan unit usaha dari PTPN IV PalmCo tepatnya Regional II diduga melanggar Undang Undang Migas.
Sebab adanya temuan rumah karyawan yang berada di areal HGU Kebun Pabatu yang juga merupakan fasilitas untuk rumah kediaman karyawan tetapi dipergunakan sebagai tempat penyimpanan BBM jenis solar yang diduga kuat merupakan BBM Subsidi.
Temuan pada 22 Juli 2026, dimana setelah ditemukan beberapa drum diduga BBM jenis solar subsidi dan unit mobil tangki oleh pihak LSM, dan lanjutnya diangkut ke Polres Tebing Tinggi. Sesuai informasi hingga saat ini tidak ada tindakan hukum atau tindak lanjut proses hukumnya.
Berikut juga dengan pihak manageman PTPN IV PalmCo, yang hingga saat ini tidak ada memberikan sanksi pada pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dan tau memberikan izin dan fasilitas untuk tempat pemyimpanan BBM yang diduga merupakan BBM sudsidi.
Manager Kebun Pabatu yang coba dikonfirmasi mengatakan bahwa beliau sudah suruh keluarkan BBM yang berada dirumah karyawan. Dan BBM itu merupakan BBM Solar milik vendor berinisial AY yang diperuntukan untuk kegiatan kerjanya sebagai kontraktor alat berat dan pengangkutan limbah PKS Pabatu.
Dirut PTPN 4 Palmco Jatmiko Santosa yang coba dikonfirmasi via pesan singkat WhatsApp di nomor 081x8xx0092x pada 18 Juli 2026 lalu, belum membalas alias bungkam atas konfirmasi redaksi terkait Kebun Pabatu memfasilitasi penyimpanan BBM yang diduga merupakan Solar Sudsidi dan manageman Regional II yang memfasilitasi vendor yang bukan merupakan tanggung jawab manageman.
(Red/tim)




