Nagan Raya, Aceh – Mitrapolri.com |
Rapat paripurna DPRK Nagan Raya memberhentikan Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya. Keputusan tersebut diambil setelah Badan Kehormatan Dewan (BKD) menyatakan Rizki terbukti melanggar kode etik terkait peristiwa di rumah dinas (rumdis) Ketua DPRK pada Rabu malam, 28 Oktober 2026.
Sidang paripurna sempat diskor 15 menit untuk kesempatan para anggota Dewan melihat video sebagai bukti atas peristiwa tersebut. Usai skor, paripurna memutuskan Rizki diberhentikan dari jabatan ketua, namun tetap sebagai anggota DPRK Nagan Raya.
“Dalam putusan paripurna memutuskan memberhentikan saudara Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya,” baca Sekretaris Dewan (Sekwan) Fafi Agusrizal, S.I.P., dalam putusan rapat paripurna di kantor DPRK Nagan Raya, Rabu (19/11/2026).
Ketua BKD DPRK Nagan Raya, T Zulkarnaini, menegaskan yang diputus dalam paripurna adalah pelanggaran kode etik, bukan putusan hukum dugaan Khalwat.
“BKD tidak memutuskan Khalwat. BKD memutuskan kode etik dan terkait proses hukum itu kewenangan Polda Aceh yang saat ini sedang menangani perkara ini atas laporan Istri ketua DPRK”, kata Zulkarnaini.
Menurut BKD, Rizki terbukti melanggar kode etik karena tidak menjaga martabat, moral, dan kehormatan lembaga sebagai Ketua DPRK. Keputusan itu diambil setelah BKD memeriksa pelapor, sejumlah saksi, dan terlapor.
Laporan itu disampaikan istri Rizki, Intan Keumala Tanzil, yang melaporkan dugaan khalwat setelah menemukan suaminya berduaan dengan seorang perempuan berinisial NA di dalam kamar rumdis pada pukul 22.30 WIB.
EMAK EMAK TUNTUT PENEGAKAN SYARIAT ISLAM
Di luar gedung DPRK, puluhan emak-emak menggelar aksi damai mengawal sidang paripurna sejak pagi. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tegakkan Syariat Islam di Bumo Nagan Raya” dan “Kepada Pimpinan Partai PPP pecat kadernya yang mesum”.
Koordinator aksi, Salmi (43), mengatakan aksi ini bukan soal pribadi, tapi soal marwah Aceh.
“Kami emak-emak Nagan Raya. Kami tidak mau pimpinan kami melanggar syariat. Qanun Aceh harus ditegakkan, siapa pun orangnya. Kalau Ketua DPRK melanggar, harus dicopot,” kata Salmi dalam orasinya.
Usai mendengar keputusan pemberhentian, massa menyambut dengan takbir. Mereka kemudian membubarkan diri dengan tertib.
“Kami bersyukur DPRK mendengar suara kami. Tapi jangan berhenti di sini. Proses hukum di Polda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah harus jalan terus sampai tuntas,” kata Salmi.
Hasil paripurna ini selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Aceh,partai politik dan pihak terkait lainnya untuk proses pemberhentian secara administratif.
Adapun proses hukum, Polda Aceh kini memasuki tahap penyidikan kasus dugaan khalwat ke tahap penyidikan.
(T.RIDWAN,SH)




