Palembang, Sumsel – Mitrapolri.com
Gubernur Herman Deru (HD) saat ini tengah berupaya mengurangi kesenjangan melalui program bedah rumah.
Diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
Dengan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesenjangan perumahan adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani.
“Kita berjuang untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah rumah yg tidak layak bunyi menjadi rumah layak huni untuk warga. Mudah-mudahan dengan berangsurnya pelaksanaan program bedah rumah akan lebih meningkatkan pengurangan jumlah kesenjangan atau backlog” katanya saat meninjau rencana perbaikan bedah bedah rumah tidak layak huni di Gang Lama, Plaju Palembang, Senin, (18/04/22).
- BACA JUGA : Pengacara Agus Flores: Saya Minta Perkara di Polres Metro Tangerang Disupervisi Kembali, Kanit PPA: Tidak Ada Surat Penahan
- BACA JUGA : Monitor Pedagang Nakal Disperindag Ogan Komering Ilir (OKI) Agendakan Sidak Pasar Ramadhan
- BACA JUGA : Presiden Ingatkan Tantangan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme Makin Berat
HD berharap dengan adanya bedah rumah maka akan tercipta kediaman yang sehat, layak huni, dan banyak manfaat terutama bagi tumbuh kembang generasi penerus. Dengan diiringi dengan konsumsi cukup gizi bagi ibu dan anak sehingga tidak ada stunting.
“Hari ini saya mengantarkan 45 rumah yang ada di wilayah ini untuk di rehab menjadi rumah layak huni termasuk sanitasinya. Ini semua diperuntukkan dari kerjasama antara Pemprov, Pemkot, dan Pemerintah Pusat. Dengan dana per rumahnya Rp 40 juta,” ujarnya.
HD mengungkapkan 45 rumah yang akan dibedah baik dari kerusakan ringan hingga berat. Bedah dilakukan bagi yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dengan status kepemilikan tanah jelas. Menurutnya masih terdapat ratusan rumah yang tidak layak huni, terutama yang berada di pinggir sungai dan berpotensi bahaya bagi pemiliknya.
“Jumlah rumah yang di bedah dapat lebih banyak lagi, namun diketahui bahwa status kepemilikan tanah yang bersangkutan belum jelas. Bisa diajukan, tapi untuk administrasinya diperjelas, surat menyurat tentu akan diproses sedemikian rupa,” ujarnya.
Liputan : M. TAHAN
