Aceh Tenggara, Aceh – Mitrapolri.com
Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, mendapat penghargaan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat, (piagam tertanggal 20 April 2022).
Piagam penghargaan ditandatangani Presiden LIRA Andi Syafrani, SHI., MCCL, diserahkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) LIRA Aceh Tenggara Muhammad Saleh Selian, kepada Kajari Aceh Tenggara Syaifullah, di kantor Kejaksaan setempat, Senin 25 April 2022.
“Piagam penghargaan bentuk Partisipasi LIRA karena kesuksesan dan Optimisme pihak Kejaksaan dalam penindakan sejumlah kasus korupsi dibumi sepakat segenep”, kata Muhammad Saleh Selian.
Dijelaskan, kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara yang patut diapresiasi LIRA seperti keberhasilan pengungkapan kasus Penyelewangan Dana Desa Sebudi Jaya, Kecamatan Bukti Tusam Kerugian Negara Rp 611 Juta.
- BACA JUGA : Senator Aceh Abdullah Puteh Hadiri Tausiyah dan Buka Puasa Bersama KNPI Subulussalam
- BACA JUGA : MPC PP Simalungun Berbuka Puasa dengan Bupati, RHS: Kita Harus Tetap Kompak
- BACA JUGA : Mantap! Polri Masuk Tiga Besar Lembaga Negara Dipercaya Publik
Korupsi Pengadaan Benih Jagung Hibrida, di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara, Negara dirugikan Rp 1 Milyar.
Serta Kasus korupsi Beasiswa Yayasan Universitas Gunung Leuser, kerugian negara mencapai Rp 1.3 Miliar.
“Keberhasilan Kejaksaan sangat patut kita Apresiasi. Bahkan kejaksaan Negeri Aceh Tenggara juga sebelumnya mendapat predikat Dua terbaik Provinsi Aceh dalam penanganan Kasus Korupsi,” jelasnya lagi.
Sementara Syaifullah Kajari Aceh Tenggara mengatakan, penghargaan DPP LIRA kepada dirinya menjadi Motivasi Instansinya, untuk bekerja lebih bersemangat lagi.
“Penghargaan ini menjadi beban bagi kami kejaksaan, dan Insya Allah kami akan selalu meningkatkan kinerja kami demi kepuasan publik,” katanya.
Syaifullah juga mengatakan, dalam pemberantasan korupsi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, bahkan diatur dalam undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi , dalam pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (2 ) Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 telah ditetapkan peraturan pemerintah RI nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksaaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kejaksaan Aceh Tenggara terbuka untuk siapun yang mau mengadukan kasus korupsi. Dan pasti akan ditindak lanjuti, kita tidak main- main dengan perkara Korupsi,” ucap Syaifullah.
Liputan : FADLI
