Pangkalpinang, Babel – Mitrapolri.com
Kebijakan pemerintah melakukan penundaan sementara ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng membuat harga beli tandan buah segar sawit petani di sejumlah daerah melorot bahkan sampai gagal jual.
Dilaporkan bahwa sejumlah petani kelapa sawit di Kepulauan Bangka Belitung bahkan mengalami kerugian yang tidak sedikit, karena hasil produksi petani tidak semuanya dapat terjual habis. Bahkan ada beberapa petani di pulau Belitung yang tidak bisa menjual hasil panennya kepada Pabrik Kelapa Sawit dengan alasan keterbatasan tangki penyimpanan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sardidi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belitung Timur pada saat berkunjung bersama sejumlah anggota komisi lainnya ke kantor DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Kamis (12/05).
“Saat ini, kami mendapat banyak aduan dari masyarakat bahwa petani banyak mendapat kesulitan untuk menjual hasil kebunnya bahkan ada beberapa petani yang tidak bisa menjual hasil kebun sawitnya dikarenakan tidak laku,” ungkapnya.
- BACA JUGA : Kapolda Sumut Apresiasi Masyarakat Jaga Situasi Kamtibmas Kondusif Selama Lebaran
- BACA JUGA : Demi Terjalinnya Hubungan Baik, Dirpamobvit Polda Banten Pimpin Langsung Patroli ke Mitra Obvitnas di PT Inti Cellulose Utama Indonesia
- BACA JUGA : Kadis Pendidikan Kabupaten OKI Angkat Bicara Terkait Robohnya Bangunan SD 2 Rantau Lurus Tulung Selapan
Menanggapi hal tersebut ketua komisi II DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, Ir. Agung Setiawan yang di dampingi wakil ketua komisi, Ranto Sendhu mengatakan bahwa beberapa waktu lalu DPRD bersama Gubernur dan OPD serta sejumlah pemilik pabrik kelapa sawit yang ada di Kep. Bangka Belitung telah mengadakan pertemuan guna membahas dampak dari penundaan sementara ekspor CPO, salah satunya mengenai harga beli TBS oleh pabrik kelapa sawit (PKS).
“Pemerintah harus mempertegas harga beli TBS petani oleh PKS dan kemudian dilaksanakan,” ujarnya.
Menurutnya jikalau hal ini dilakukan dan berdasarkan hasil hitungan yang komprehensif antara pemerintah bersama pengusaha PKS maka akan diperoleh harga yang cukup bagus.
Hanya saja saat ini kebijakan pemerintah yang melakukan penundaan sementara ekspor CPO membuat produksi PKS menurun dan pembelian TBS milik petani mengalami penurunan hingga penghentian sementara.
“Ekspor dihentikan, produksi TBS petani melimpah dan tangki penyimpan CPO penuh dan terbatas, hal ini tentunya menjadi problem kita bersama,” ungkapnya.
Untuk itu politisi partai Nasdem ini menyarankan agar petani sawit tidak mengalami gagal jual dapat bermitra dengan pengusaha pabrik kelapa sawit agar tidak mengalami kebingungan pada saat menjual TBS sawit miliknya dan harganya pun tidak anjlok.
“Petani yang bermitra dengan perusahaan akan diikat oleh kontrak kerjasama, dimana perusahaan memiliki kewajiban untuk membeli TBS sawit petani dan tidak akan ada petani yang mengalami gagal jual atau tidak laku,” tutupnya.
Liputan : REDI SOFIAN
