JAKARTA – MITRAPOLRI.COM
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya meningkatkan layanan publik kepada seluruh insan Kemenkumham. Hal itu disampaikan Yasonna dalam Seminar Nasional dalam rangka menyambut Hari Kementerian Hukum dan HAM ke-77, Senin (18/7/2022), di Jakarta.
Yasonna menuturkan, kebersamaan dari setiap anggota dan pimpinan akan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan Kementerian Hukum dan HAM. Dia lalu menyampaikan empat poin penting yang harus dilaksanakan oleh insan Kemenkumham.
“Kebersamaan yang harus diciptakan dan dijaga yaitu: Kesatu, adanya sense of belonging terhadap Kementerian Hukum dan HAM,” kata Yasonna.
Poin kedua, Yasonna menekankan agar insan Kemenkumham tidak egois.
“Saya selalu mengatakan tentang sinergitas, dengan pimpinan, dengan bawahan, dan dengan kolega-sejawat,” ujarnya.
Ketiga adalah kerendahan hati. Menurut Yasonna, Kemenkumham memiliki anggota yang berbeda-beda karakteristiknya, kerendahan hati akan menghindarkan munculnya rasa benci, iri hati, dan timbulnya kelompok yang tersegmentasi.
- BACA JUGA : Yayasan Padepokan Puseur Galunggung Menyelenggarakan Milangkala ke – 8
- BACA JUGA : Inspektur Upacara di Pesantren Ar Raudlatul Hasanah, Bobby Nasution Ajak Santri & Santriwati Bersama Tingkatkan Perekonomian Umat
- BACA JUGA : Polres Bitung Amankan Pelaku Penganiayaan yang Terjadi di Perum Asabri Girian
“Dan yang keempat adalah semangat kekeluargaan. Setiap Insan Pengayoman memiliki peran dan sumbangsih yang berbeda-beda. Perbedaan peran dan sumbangsih ini jangan sampai membuat gesekan negatif yang berdampak pada perpecahan, namun perbedaan itu harus diikat dalam satu simpul yang kuat sehingga akan saling melengkapi,” ucap Guru Besar Ilmu Kriminologi PTIK tersebut.
Dalam mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK, ucap Yasonna, diperlukan pemantauan serta evaluasi yang terukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.
Adapun Kemenkumham telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sejak tahun 2015. Pengukuran indeks ini bukan hanya sebagai tools evaluasi, tapi juga wujud nyata keterlibatan pengguna layanan guna menghasilkan kebijakan yang partisipatif.
“Proses perbaikan layanan menjadi tanggung jawab bersama. Pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, agar layanan Kemenkumham menjadi layanan yang partisipatif, inklusif, dan adaptif,” pungkas Yasonna.
Adapun Hari Kemenkumham atau Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2022 diperingati setiap 19 Agustus. Tahun ini, HDKD Kemenkumham mengusung tema ‘Dengan Semangat Kebersamaan Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK.
(DEDY MULYADI)
