Manggarai Barat, NTT – Mitrapolri.com
Masyarakat Labuan Bajo yang terhimpun dalam aksi demo tolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) terdiri dari pelaku usaha pariwisata dan warga lokal Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan pulau Selayar Kecil, Nusa Tenggara Timur. Tuntutan aksi demo tolak kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo. Komodo adalah hewan endemik Indonesia yang sangat terkenal dan masuk sebagai 7 keajaiban dunia berada di wilayah kepulauan, NTT.
Massa aksi di depan Kantor Bupati Manggarai Barat, juga aksi serupa di depan Balai TN Komodo. Aksi itu digelar hari ini (Senin,18/07/22) mulai pukul 09.00 WITA.
Dalam tuntutannya, massa meminta kepada Balai Taman Nasional Komodo dan Pemerintah Manggarai Barat untuk membatalkan keputusan menaikkan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca sebesar Rp 3.750.000.
Sebelumnya massa berkumpul dan longmars di lokasi Water Front yang akan diresmikan Presiden RI – Ir. Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (21/7) mendatang.
Dalam tuntutannya, massa meminta kepada Balai Taman Nasional Komodo dan Pemerintah Manggarai Barat untuk membatalkan keputusan menaikkan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca sebesar Rp3.750.000. Mereka mengatakan kenaikan harga tiket masuk tersebut sangat berdampak kepada pelaku usaha di Labuan Bajo dan juga masyarakat lokal Manggarai Barat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.
Wakil Ketua DPC Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri) Manggarai Barat, Budi Widjaya mengatakan kenaikan harga tiket tersebut sangat merugikan berbagai pihak di Labuan Bajo.
“Yang paling dirugikan semuanya, rakyat yang paling dirugikan, bukan hanya segelintir yang dirugikan dari kenaikan tarif (masuk Pulau Komodo dan Pulau Rinca) tersebut,” kata Budi yang ikut dalam aksi tersebut.
Dia menjelaskan, jika tamu (wisatawan) itu datang maka seluruh komponen akan berdampak positif. Tapi jika kenaikan tersebut tetap diterapkan maka sudah pasti tidak ada lagi wisatawan yang akan datang, dan itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan dari seluruh pelaku pariwisata, pelaku usaha dan terlebih adalah masyarakat Manggarai Barat.
“Ini namanya pemerintah membunuh kami secara perlahan, kalo mau bunuh, sekalian saja jangan dengan cara begini,” ujar Budi.
Tamu Membatalkan Kunjungan
Budi menyebut rencana kenaikan tarif yang akan berlaku per 1 Agustus telah berdampak terhadap kunjungan. Tamu atau wisatawan yang telah melakukan resevasi sebelumnya telah membatalkan kunjungan, dan ini sangat merugikan.
- BACA JUGA : Waka Polres Bangka Kompol R. Wardhana Utama, S.I.K., Pimpin Apel Pagi
- BACA JUGA : Wakapolres Bangka Barat Pimpin Apel Pagi Jam Pimpinan, Ingatkan Disiplin Anggota
- BACA JUGA : Polres Pematangsiantar Laksanakan Apel Gabungan PAM Pejabat Negara dan Rombongan W20
Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Kapal Wisata (Askawi) Labuan Bajo, Ahyar. Dia mengatakan sektor pariwisata di Labuan Bajo yang baru saja bangkit setelah Pandemi Covid-19 dengan penetapan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca yang telah ditetapkan Pemerintah akan kembali lesu.
Dia menjelaskan, kenaikan tarif masuk bagi wisatawan atau pengunjung telah menimbulkan keresahan seluruh pelaku usaha pariwisata.
“Dengan angka (tarif masuk yang tinggi) tersebut maka diyakini operator – operator lokal (pelaku usaha) dalam 30 hari akan bubar,” kata Ahyar.
Dia mengatakan massa akan juga berunjuk rasa saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jika belum mendapat jawaban dari pemerintah tentang tarif masuk kawasan TN Komodo.
Salah satu warga Pulau Komodo, Saleh, yang ikut dalam aksi mempertanyakan dasar kenaikan tarif masuk yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp.3,75 juta dan akan mulai berlaku 1 Agustus mendatang.
Tarif tersebut dianggap sangat tinggi oleh Saleh, sehingga bisa memicu terjadinya penurunan angka kunjungan wisatawan yang hendak ke Pulau Komodo.
“Ini akan mematikan kita warga Komodo yang biasa menjajakan hasil kerajinan tangan bagi wisatawan di (Pulau) Komodo,” ucap Saleh.
Dia mengakui jumlah warga Pulau Komodo yang mengikuti demo tersebut berjumlah ratusan orang. Mereka sudah berada di Labuan Bajo sejak Minggu siang kemarin, dan ada yang baru tiba Senin pagi.
Saat melakukan aksi di Balai Taman Nasional Komodo, tidak satupun perwakilan dari Taman Nasional Komodo yang menemui mereka, dan perwakilan massa Pendemo hanya diterima Pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat untuk melakukan diskusi dan menyampaikan aspirasi.
Rencana kenaikan tarif masuk bagi pengunjung ke Pulau Komodo telah diputuskan pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat dari Rp150.000 – Rp200.000 per orang menjadi Rp3,75 juta per orang. Rencananya tarif baru tersebut akan mulai diterapkan pada 1 Agustus mendatang.
Terkait demo tolak kenaikan harta tiket Komodo di NTT hari ini, Mitrapolri.com belum mendapatkan pernyataan resmi yang menanggapi dari pihak terkait.
Sebelumnya, Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi TNK Carolina Noge di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Senin (27/6).
Carolina mengatakan harga tiket masuk saat ini ditetapkan sebesar Rp.3,75 juta/orang per tahun. Sedangkan berdasarkan hitungan dan rekomendasi hasil kajian, biaya konservasi sebagai kompensasi dari setiap adanya kunjungan berkisar antara Rp.2.943.730 hingga Rp.5.887.459.
“Maka biaya konservasi, kita masih menghitung komponennya dan akan kami umumkan juga. Tapi biaya yang akan diberlakukan sebesar Rp3.750.000 per orang per tahun, akan dilakukan secara kolektif untuk maksimal kurang lebih empat orang dalam satu biaya konservasi tersebut,” jelas Carolina.
(MEYDI SIMON LEGIFANI)
