Kupang, NTT – Mitrapolri.com
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, Direktur Operasional (Dirops) PT. Flobamor, Abner E. Runpah Ataupah, melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuagan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Dirops PT. Flobamor, Abner E. Runpah Ataupah, langkah kerjasama antara PT. Flobamor dengan BPKP Provinsi NTT ditandai dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) beberapa waktu lalu, bertujuan agar setiap langkah kegiatan yang dilakukan oleh PT. Flobamor langsung didampingi oleh pihak BPKP.
“PT. Flobamor adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang melakukan MoU dengan BPKP untuk pendampingan, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan penyalahgunaan dana ditubuh PT. Flobamor,” kata Runpah kepada Mitrapolri.com di ruang kerjanya, hari ini (Rabu/28/9/22).
Selain itu pria yang disapa akrab Runpah itu mengatakan, saat ini PT. Flobamor memiliki tiga jenis usaha, yaitu Usaha Angkutan Laut, Usaha Daging Beku dan Sapi Hidup serta Usaha Beras Komoditi.
- BACA JUGA : Muspika Kecamatan Tanah Jambo Aye Aceh Utara Luruskan Tapal Batas Desa
- BACA JUGA : PPP Brimob Didukung Satlantas Polresta Manado Gelar Sosialisasi Tiblantas di TK Pinaesaan GPI
- BACA JUGA : Presiden Tiba di Halmahera Barat Setelah Rampungkan Kunjungan di Ternate
“Kami punya usaha KM. Fery RoRo dengan rute, Kupang – Ende, Kupang – Nikliu dan Teluk Gurita – Kalabahi, usaha daging beku dan sapi hidup yang dikirim ke DKI Jakarta serta usaha beras komoditi ASN,” ungkap, Dirops PT. Flobamor.
Ia menambahkan, Manajemen BUMD NTT itu pada tahun 2018 akhir keuangan sempat mengalami minus hampir Rp.19 Miliar atau secara teknis PT. Flobamor nyaris bangkrut, namun kini omzet PT. Flobamor meningkat secara signifikan sejak ditanganinya.
“Untuk usaha sapi kita yang di kirim ke DKI Jakarta sejak tahun 2019 hingga masuk pada Bulan September 2022 omzet kita sudah mencapai Rp. 29 Miliar, dan saat ini kita lagi mengembangkan usaha perdagangan daging sapi beku yang di kirim ke DKI Jakarta. Sedangkan usaha beras komoditi kita untuk ASN itu harganya kita samakan dengan harga beras Bulog. Tapi usaha beras ASN kita ini tanpa mengambil biaya transport. Kalau dulu beras ASN ini dikelola oleh pihak Bulog, biaya transport dibebankan pada OPD – OPD. Tapi sama kita biaya transport itu tidak ada,” tutup Runpah.
(MEYDI SIMON LEGIFANI)
