Bolmong, Sulut – Mitrapolri.com
Salah satu Divisi Intelijen dan Investigasi Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP-RI) Rahmat Mokoginta mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat terutama LSM/Ormas serta teman-teman media agar bersama-sama mengawasi proses pengadaan barang dan jasa diwilayah Bolmong Raya.
Kepada Mitrapolri.com, Rahmat mengatakan bahwa didalam prosesi Pengadaan Barang/jasa kami dari LP2KP akan pro aktif dalam hal pemantauan dan pengawasan dan ini kami lakukan agar tidak terjadinya unsur KKN.
Hal tersebut bisa saja terjadi diakibatkan karena adanya beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah adanya hubungan keluarga antara pengguna anggaran (PA) dengan pihak penyedia barang, sehingga hal tersebut akan rentan dengan masalah dan akan mengarah ke tindak pidana korupsi.
“Kami dari lembaga pemantau pembangunan dan kinerja pemerintah mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat BMR agar bersama-sama mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang ada di Wilayah Bolmong Raya”, ucap Rahmat.
- BACA JUGA : Beredar Isu Solar di Wajo Terbilang Langka Kasat Reskrim: Jangan Buat Cerita Tidak Benar
- BACA JUGA : Kapolres Boven Digoel Serahkan Bingkisan dari Bapak Kapolda Papua Kepada Anak Yatim Piatu di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah
- BACA JUGA : Sambut Operasi Ketupat Toba Tahun 2023, Polres Dairi Gelar Kesiapan dan Pengecekan Kendaraan Dinas
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi adalah salah satu penyakit kronis yang sudah mengurita dimana-mana.
Dan masih banyak para penguasa yang mengunakan kekuasaannya atau jabatannya dengan tujuan diluar kepentingan umum, akan tetapi mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau sekelompok orang. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini menduduki peringkat kedua dari semua kasus tindak pidana korupsi yang ditanggani oleh KPK”, lanjut Rahmat
“Nah, inilah yang menjadi acuan kami dari Lembaga Pemantau Pembangunan Dan Kinerja Pemerintah (LP2KP-RI) yang mana harus ada keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan terutama teman-teman LSM/Ormas maupun Media untuk bersinergi langsung dengan pemerintah agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi”, tutup Rahmat.
(DN)
