Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA), Hamdani Mustika. A, S.Sy melalui siaran pers nya menyampaikan agar Aparat Penegak Hukum harus memproses Pungli yang dilakukan Oleh Ketua dan komisioner non aktif KIP Nagan Raya, yang terungkap dalam sidang DKPP RI yang telah diputuskan beberapa waktu lalu.
Menurut Hamdani, proses sidang etik terhadap Ketua dan komisioner KIP Nagan Raya itu sudah selesai, dengan putusan memberhentikan Ketua dan satu anggota Komisioner KIP Nagan Raya, karena di anggap terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
“Persoalan ini tentu tidak hanya sampai pada tahapan “diberhentikan”, namun ada pertanggungjawaban pidana yang harusnya dilanjutkan, karena dengan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) ini menjadi bukti bahwa perbuatan pidana tersebut benar adanya,” kata Ketua YLBH-AKA tersebut, Senin (8/5/2023).
Maka atas dasar Putusan DKPP RI tersebut, lanjutnya, YLBH-AKA meminta kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) yang berada di wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya agar memproses atau menindaklanjuti persoalan ini.
“APH jangan hanya melihat hasil putusan tersebut, namun wajib menindaklanjuti putusan tersebut,” katanya.
- BACA JUGA : Gubernur Sumsel Angkat Bicara Terkait Jalan Rusak di OKI
- BACA JUGA : Kejurnas MotoPrix (MP) Region A Musim 2023 di Sirkuit Skyland Sukses Digelar
- BACA JUGA : Tinjau Langsung Kerusakan Jalan Desa Bandar Jaya, Pj Bupati Muba Atasi dengan Tanggap Darurat
Tidak hanya itu, Hamdani juga menjelaskan, bahwa perbuatan yang melanggar hukum tersebut sudah didukung dengan adanya Putusan DKPP RI, jadi sangat beralasan jika pihak APH Kabupaten Nagan Raya melakukan proses hukum terhadap mantan Ketua KIP Nagan Raya beserta satu anggota komisionernya.
Patut diduga, sambungnya, seluruh proses rekrutmen PPK yang berada di wilayah Kabupaten Nagan Raya terjadi suap menyuap agar bisa lulus sebagai PPK.
“Kami melihat hanya beberapa orang saja yang berani melaporkan kasus tersebut, namun yang lain memilih diam atas perbuatan itu,” kata Hamdani.
Selaku Ketua YLBH-AKA, Hamdani Mustika mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya agar mengawal putusan DKPP RI tersebut sehingga putusan itu dapat dijalankan oleh APH setempat.
“Kami meminta kepada APH dalam hal ini Polres Nagan Raya agar melanjutkan proses hukum pidana atas mantan KIP Nagan Raya tersebut,” tutupnya.
(T. RIDWAN)
