OKI, Sumsel – Mitrapolri.com
Aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh DPW Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi Nusantara (LP TIPIKOR) Provinsi Sumatera Selatan, buntut di laksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang dengan surat Bupati OKI, senin (13/12/2021).
Masa mendatangi Pemkab OKI guna menyampaikan aspirasi untuk menolak PSU di Desa Karangsia, masa membawa sepanduk yang bertuliskan Bupati OKI dan DPRD OKI meninjau kembali putusan Pemungutan Suara Ulang Pilkades Desa Karangsia, Bupati dan DPRD OKI agar memperhatikan Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan nomor 140/36/BPD-PIN/SM/2021, tanggal 12 Oktober 2021, tentang pemenetapan calon kepala desa terpilih, Bupati dan DPRD OKI kiranya memperhatikan surat camat Kecamatan Sungai Menang nomor. 140/430/KEC-SM/2021, tanggal 19 Oktober 2021, prihal hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa, dan yang terakhir yaitu tahapan Pilkades tetap di lanjutkan sesuai prosedur Peraturan Bupati nonor 11 tahun 2015 tentang tata cara pilkades serentak dan pemberhentian kedas dan Perbup OKI nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak dan pemberhentian kades.
Unjuk rasa yang di motori Aliaman berlangsung kondusif, dengan penjagaan yang cukup ketat, baik dari Polres OKI maupun dari Sat Pol PP OKI, dengan berorasi menuntut di batalkannya PSU yang berdasarkan Surat Bupati OKI.
Setelah melakukan orasi di halaman Pemkab OKI, beberapa perwakilan unjuk rasa masuk ke gedung Pemda yang bertempat di Bende Seguguk 1 guna melakukan pemecahan masalah.
- Baca Juga : Kapolres Tanggamus Pimpin Pemasangan Banner Nomor HP Pejabat Utama Polda
- Baca Juga : Suami Kepergok Berduaan Dengan WIL, Istri Hamil 6 Bulan Dicakar Ibu Selingkuhan
Di temui pihak Pemkab OKI yang di wakili oleh Asisten 1 Antonius Leonardo, S.Sos, M.Si dan Pihak DPMD yang di wakili Sekretaris Kanafi, S.Sos, juga di hadiri Kadin Kesbangpol Ari Mulawaran, S.STP, MM, Kabag Hukum Agus Fauzi dan dari Polres OKI yang di wakili oleh Intelkam.
Antonius memberikan waktu selama 40 menit mengingat waktu untuk sholat Zuhur, Aliman menjelaskan koronologi tapan pemilihan kepala desa dari tahapan pemungutan sampai tahapan akhir yang berjalan lancar, walau terjadi insiden, Aliman mempertanyakan prihal Surat Bupati OKI terkait dengan PSU, dan dasar hukumnya PSU agar persoalan ini tidak berlarut – larut.
Dari hal tersebut Asisten 1, menjelaskan kondisi Desa Karangsia tidak semulus dengan Desa lain karna pada tanggal 12 Oktober tersebut fakta administratif juga fakta di lapangan bahwa rekapitulasi tidak selesai, di lanjutkan pada tanggal 13 Oktober di Kantor Camat juga tidak selesai dan di Kantor DPMD pada tanggal 15 Oktober dan pada tanggal 29 Oktober dimediasi juga tidak selesai, dari fakta tersebut ada berapa hal yang menjadi catatan bahwa keterangan DPT berbeda 415 DPT berbeda dan masing – masing pihak mengklaim menang.
Lanjutnya, ini sama – sama kita membuka ruang baik calon kades DPMD agar permasalahan ini segera selesai, tetapi selesainya selesai bijak yang tidak membuat persoalan baru, ini akan kita bicarakan duduk bersama, masukkan dari pihak Calon kades kita ambil mana yang positif.
Sementara itu pihak DPMD telah melaporkan pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 12 Oktober berjalan dengan aman walau ada beberapa kendala dan ini harus di selesaikan, kemudian aturan – aturan Pilkades sudah di tindak lanjuti, mediasi pertama sudah di laksanakan semua hasilnya sudah rampung berita acara semua sudah dan kami laporkan ke Bupati OKI, maka dengan itu keluar Surat Keputusan Bupati.
Sementara itu Sekretaris DPMD Kanafi saat di mintai wawancara awak media, menolak untuk di wawancarai, untuk apa wawancara segala ujarnya sambil berlalu meninggalkan ruangan.
(M. TAHAN)
