Simalungun, Sumut – Mitrapolri.com
Kondisi jalan rusak di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumut, masih menjadi persoalan serius, yang hingga kini belum mampu diatasi pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Contohnya di Kabupaten banyak titik jalan penghubung antar desa yang mengalami rusak berat. Seperti Jalan menuju 3 (Tiga) desa yakni (Desa perdagangan 2 (dua), desa Perlanaan dan desa Sidotani.
Foto kondisi jalan tersebut diviralkan di media sosial oleh masyarakat Setempat. Bahkan belum lama ini telah beredar video yang menggambarkan rusaknya jalan di Desa Perlanaan, Kecamatan Bandar. Jalan ini merupakan akses utama yang menghubungkan tiga Desa dan menuju stasiun kereta api Perlanaan.
Dalam video tersebut, terlihat kalau jalan itu tampak seperti kubangan kerbau yang berlumpur dan sangat sulit untuk dilalui pengendara sepeda motor dan roda empat.
Hampir semua jalan rusak ditiga desa (desa Perlanaan, desa sidotani dan desa perdagangan 2 (dua) mengalami kondisi yang sama. Video yang di-upload diyoutube untuk mempertanyakan fungsi dan peran pemerintah Kabupaten Simalungun 4 tahun yang lalu dalam upaya meningkatkan pembangunan Infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun.
Para netizen mengharapkan pemerintah untuk cepat merespon persoalan ini dengan segera melakukan perbaikan.
M..Hutapea seorang tokoh di desa sidotani menyatakan prihatin melihat kondisi infrastruktur di Kabupaten Simalungun bawah di kecamatan Bandar. Akibat kondisi jalan tersebut, sejumlah desa di kecamatan bandar seperti desa yang tertinggal dalam bidang infrastruktur
Hutapea menyatakan, pemerintah belum berhasil memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk menikmati infrastruktur jalan di Simalungun.
Beliau pun berharap kepada pemerintah kabupaten Simalungun, pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan anggota DPRD sebagai wakil rakyat agar bersuara lantang atas kebobrokan ini.
“Masyarakat kita mau sampai kapan menderita, apa gunanya ada anggota dewan sebagai wakil kita di Parlemen. Apa gunanya ada pemimpin kita di eksekutif kalau mereka tidak mampu memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya,” kesal M. Hutapea.
- BACA JUGA : Polres Pelabuhan Belawan Periksa Kesiapan Sarana Prasarana Jelang Pemilu 2024
- BACA JUGA : Wakapolda Sumut Ajak Masyarakat Merajut Silaturahim Jaga Kamtibmas Jelang Pemilu 2024
- BACA JUGA : Pj Wali Kota Sabang: Kolaborasi Kunci Keberhasilan Pembangunan
Hal ini juga disampaikan salah satu pemuda sidotani yang berprofesi sebagai pedagang kelontong yang setiap dua kali seminggu melewati jalan ini belanja barang dagangannya menuju kota perdagangan.
“Kami sangat menderita dengan kondisi jalan seperti ini, bagaimana perekonomian masyarakat di sini bisa maju kalau jalannya saja seperti ini, sudahlah becek berlumpur,” kata Biston.
Kepada kru media juga mengungkapkan bahwa jalan tersebut rusak sudah berlangsung lama. Namun, hingga kini masih sedikit perbaikan jalan itupun disimpang palang kereta api Perlanaan sekitar 400 meter ada dugaan mengelabui masyarakat yang lewat dan hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan.
“Sudah lama jalan ini rusak, pemerintah kita ini kemana,” ucap Biston.
Biston menganggap bahwa pemerintah terkesan tidak serius dalam mengatasi persoalan ini.
“Mungkin pemimpin kami lagi tidur. Jalan ini tidak lagi layak dikatakan jalan penghubung karena disana – sini seperti kubangan kerbau”, ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Perlanaan yang identitasnya tidak mau dipublikasikan menyatakan, persoalan ini merupakan persoalan klasik yang selalu dihadapi masyarakat dan pemerintah hingga kini belum memberikan hasil kerja yang memuaskan bagi masyarakat.
Dia berharap kepada pemerintah, agar tidak hanya selalu berjanji kepada masyarakat dan menjadikan perbaikan jalan sebagai agenda tahunan, masyarakat Simalungun butuh bukti.
“Jangan sampai terabaikan semoga jalan ini menjadi seperti agenda tahunan. Hanya diagendakan tapi tidak direalisasikan,” katanya.
Ditegaskannya lagi, pernyataan ini juga ditujukannya kepada para wakil rakyat yang duduk di Legislatif. Jangan persoalan ini hanya dijadikan jualan politik yang bertujuan untuk mengambil simpatik masyarakat saat kampanye, tapi hasilnya nihil.
Setelah duduk menjadi anggota DPRD para elit politik pun lupa dengan janjinya menyatakan untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan ketegasan dari Bupati Simalungun.
(RICARDO)
