Nagan Raya, Aceh – Mitrapolri.com |
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA) Nagan Raya Muhammad Dustur, S.H., M.Kn menanggapi serius terkait dengan persoalan tapal Batas Kabupaten Nagan Raya dengan Kabupaten Aceh Barat.
Dustur menyampaikan kita ketahui persoalan tapal batas sudah selesai dilakukan setelah pemekaran ternyata masih ada bagian tertentu belum selesai penataan wilayah secara baik dan menyeluruh terhadap kedua kabupaten tersebut.
Kondisi tersebut tentu pemerintah Aceh tidak boleh diam dan bungkam dengan seribu bahasa dan pembiaran secara terus menerus terkait dengan persoalan tersebut seharus nya pemerintah Aceh Mempunyai tanggung jawab hal ini sesuai dengan Amanat Permendagri Nomor 141 tentang Penegasan Batas Daerah pasal 21 ayat 2 yang berbunyi “Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur”.
Berdasarkan Permendagri tersebut diatas maka seharusnya Pemerintah Aceh secara cepat dan tepat serta berlandaskan Hukum terkait dengan persoalan tapal batas kedua kabupaten tersebut. untuk dapat di selesaikan hal ini sesuai dengan Pasal 22 “Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), difasilitasi oleh Gubernur dengan mengundang rapat Bupati/Wali Kota yang berselisih”.
- BACA JUGA : AKP Muhammad Nizar Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, Ini Harapannya
- BACA JUGA : Tinjau Banjir di Pemukiman Warga Jalan Kamper, Kapolres Barsel Berikan Bansos
- BACA JUGA : Kunjungi Buntet Pesantren Cirebon, Kapolri Silaturahmi ke Dewan Sepuh hingga Resmikan Pondok
Direktur YLBH AKA Nagan Raya berharap persoalan tapal batas kedua Kabupaten tersebut agar dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan konflik interes dikemudian hari.
Selain adanya Perintah Permendagri nomor 141 bahwa pemerintah aceh juga tidak boleh menyampingkan adanya Norma azas-azas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) seharusnya Pemerintah Aceh tidak mengangap sepele persoalan tapal batas karena hal ini mempegaruhi kepastian wilayah adminitrasi dan kegiatan-kegiatan yang menjadi Pendapatan Asli Daerah.
Dustur menyampaikan seharusnya pemerintahan Aceh sudah selesai tentang persoalan tapal Batas seluruh kabupaten/kota sehingga Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten /kota lebih Fokus dalam Peningkatan PAD dan Menarik Investor untuk Berinvestasi di wilayah Aceh sehingga bisa mendongkrak perekonomian dan kesejateraan masyarakat Aceh
“Pemerintah Aceh hari ini tak ubah selayaknya berjubah baru persoalan lama (but-but set)”, tutupnya.
(T. Ridwan, S.H)
