Wajo – Mitrapolri.com |
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wajo resmi meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN oknum guru SMP di Kecamatan Maniangpajo. Hal itu dibenarkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Wajo, Herwan S.E, Kamis (03/10/2024) di Kantor Bawaslu Wajo.
Dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Maniangpajo pada tanggal 19 september 2024 dalam kegiatan peresmian posko salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
Dijelaskan Herwan, dugaan pelanggaran netralitas ASN salah satu oknum guru SMP di Kecamatan Maniangpajo sudah diteruskan ke BKN melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT).
“Meskipun demikian untuk dugaan pelanggaran pidananya tidak diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu disebabkan karena kejadian dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi sebelum penetapan pasangan calon”, urai Herwan.
- BACA JUGA : Rangkaian HUT TNI Ke 79, Kodim 0402/OKI Laksanakan Ziarah, Berikan Santunan Serta Anjangsana
- BACA JUGA : Solidaritas TNI-POLRI di Kabupaten Samosir Jelang HUT TNI ke-79
- BACA JUGA : Diduga Nista Agama Kristen, HBB Laporkan Ratu Entok ke Polda Sumut
Seperti diketahui, sebut Herwan, Ketentuan pidana bagi ASN yang tidak netral dalam Pilkada diatur di Pasal 71 Ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan ketentuan pasal ini bila terjadi pada tahapan atau masa kampanye.
“Pasal 71 ayat (1) menjelaskan, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, terang Herwan.
Olehnya itu, lanjut Herwan, Bawaslu Wajo fokus pada kajian dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya yakni Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
(Aris)
