Purbalingga, Jateng – Mitrapolri.com|
Tokoh masyarakat, politisi, Ketua LSM, dan pimpinan ormas se-Kabupaten Purbalingga berkumpul di Pendopo Sangga Langit, menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang jelas-jelas tidak pro-rakyat.
Pertemuan ini menjadi panggung tegas untuk mengawal dan menolak kebijakan yang merugikan rakyat. Isu utama yang mengemuka: mahalnya seragam sekolah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa kejelasan manfaat, serta dugaan penyalahgunaan anggaran oleh kelompok tertentu di pemerintahan.
Icus Susilo, SH, inisiator gerakan, mengkritik tajam: “Keluhan rakyat berhamburan, tetapi Pemkab hanya bungkam. Purbalingga mau dibawa ke mana sebenarnya? Jika pemerintah tak berpihak pada rakyatnya, kami akan suarakan!”
Imam Maliki menyoroti berbagai persoalan: pajak yang mencekik, layanan BPJS yang buruk, BUMD yang merugi, dan rakyat miskin yang terus terbebani biaya pendidikan.
“Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kebijakan anti-rakyat harus kita lawan!” tegasnya.
- BACA JUGA : Prabowo Gemakan Perang Lawan Mafia, Elang 3 Hambalang Serukan Satgas Masyarakat Jaga Hutan
- BACA JUGA : Kapolri Resmi Lantik Komjen Dedi Prasetyo Jadi Wakapolri
- BACA JUGA : Pemko Sabang Luncurkan Subsidi Ongkos Angkut, Semua Ukuran LPG Jadi Lebih Murah
Dari kalangan akademisi, Dr. Indaru mengingatkan bahwa Purbalingga butuh sinergi seluruh elemen masyarakat.
“Aliansi Bersatu adalah kekuatan moral dan sosial untuk menuntut perubahan nyata yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Puji Siswondo, pemerhati pendidikan, menyoroti mahalnya bahan seragam dan dugaan korupsi penggunaan dana BOS.
“Ini membebani rakyat dan harus diawasi ketat. Dengan Aliansi Bersatu, kami ingin Purbalingga bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Selamet Wahidin menutup pertemuan dengan ajakan aksi nyata dan konsisten.
“Kita kawal pemerintah agar tak keluar dari rel. BUMD yang carut-marut harus diperbaiki. Hanya dengan kekompakan, Purbalingga bisa maju,” katanya.
Aliansi Bersatu menegaskan komitmen menjadi garda terdepan pengawal pemerintahan, mengkritisi kebijakan menyimpang, dan memastikan suara rakyat tidak hanya didengar, tapi ditindaklanjuti.
(Budi Santoso)
