Aceh Utara, Aceh – Mitrapolri.com
Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi, mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk berperan nyata dan terukur dalam membangun ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Azwardi dalam arahannya saat membuka kegiatan Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke-VI Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Aceh Utara, berlangsung di aula Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon, Kamis, 16 Februari 2023.
Turut hadir pada kegiatan itu Ketua KADIN Aceh Ir H Muhammad Iqbal Piyeung, pengusaha senior Aceh yang juga seorang Komisaris PT PIM Drs Marzuki Daud, Ketua KADIN Sabang Pon Bit, Ketua KADIN Lhokseumawe Muhammad Amany, Ketua KADIN Pidie, Kajari Aceh Utara Dr Diah Ayu HL Akbari, SH, mewakili Kodim dan Polres Aceh Utara, Wakil Direktur III Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir Sariyusda, MT, sejumlah pengurus KADIN Aceh di antaranya T Yusuf (mantan Pj Walikota Sabang) dan TAF Heikal.
Kata Azwardi, salah satu indikator geliat ekonomi daerah yang juga sangat dekat dengan gejolak inflasi adalah mahalnya harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Padahal sebagian besar barang-barang tersebut dapat diproduksi di daerah. Misalnya beras.
“Beras mahal, kenapa? Padahal kita Aceh Utara punya sawah yang luas, hasil gabah surplus, tapi kita tak punya industri, misalnya rice mill. Gabah Aceh Utara diangkut ke Medan, digiling, diolah, kemudian baru dipasarkan kembali ke Aceh Utara,” ungkap Azwardi.
Untuk itu, Pj Bupati Azwardi mengajak para pihak, terutama kalangan pengusaha, untuk bisa menghadirkan industri pengolah gabah atau rice mill di Aceh Utara.
Dengan adanya industri yang mumpuni, maka gabah dari Aceh Utara tidak lagi perlu diangkut keluar daerah, apalagi keluar Provinsi, yang ujung-ujungnya nanti bisa menyebabkan permainan harga di pasaran lokal, dan berefek terhadap gejolak inflasi.
“Inflasi harus kita jaga, kita kendalikan, saya minta peran pengusaha-pengusaha KADIN untuk itu,” harapnya.
Saat ini pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas kerja pemerintah demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah daerah juga diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan inflasi, dengan menjalanan berbagai program terkait.
“Kemarin kami bersama Kapolres, juga Ibu Kajari, melakukan panen raya padi di Paya Bakong. Dari sini kita harapkan dapat memasok gabah ke pasar lokal, sehingga harga beras menjadi normal”, ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Aceh Utara juga melakukan kerjasama dengan Pemkab Bener Meriah untuk menjaga rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.
“Kebutuhan beras dan produk ikan kita kirim ke Bener Meriah, nanti dari Bener Meriah kita mendapatkan pasokan cabe, tomat, kentang dan sayuran lainnya,” ungkap Azwardi, seraya menyebut kerjasama itu merupakan bagian untuk pengendalian inflasi daerah.
- BACA JUGA : Andri Nourman Resmi Dilantik Jadi Pj Sekdako Sabang, Ini Pesan Reza Fahlevi
- BACA JUGA : LBH Iskandar Muda, Dukung LSM KANA Polda Aceh Usut Kasus Dugaan Ijazah Palsu Oknum Komisioner KIP Aceh Timur
- BACA JUGA : Polres Aceh Barat Terima Penghargaan Sebagai Mitra Inovatif Pelayanan Publik
Lebih jauh, Azwardi meminta Pengusus KADIN ke depan agar segera mempererat konsolidasi internal, dan segera berkolaborasi dengan Pemda. Dengan aktifnya kembali KADIN di Bumi Pase ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, pemikiran, dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kalangan UMKM.
“Semoga perekonomian di daerah ini kembali menggeliat dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih maksimal, seperti di sektor pariwisata dan perdagangan”, harapnya.
Ketua KADIN Aceh Ir H Muhammad Iqbal Piyeung mengatakan dalam dekade terakhir KADIN Pusat sempat terpecah menjadi dua kubu kepengurusan. Kemudian dari hasil konsolidasi yang difasilitasi oleh Pemerintah akhirnya kedua kubu ini berhasil disatukan kembali dalam satu kepengurusan, di mana kemudian pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur kembali tentang AD/ART KADIN.
Kata dia, KADIN merupakan mitra strategis pemerintah yang dibentuk melalui UU Nomor 1 tahun 1987.
Artinya bahwa KADIN merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi induk dari asosiasi-asosiasi pengusaha. Tujuannya untuk membantu dunia usaha. Karena itu, KADIN dibolehkan menerima sharing dana atau anggaran dari pemerintah, misalnya dari APBN, APBD maupun APBK.
“Tapi kita pengusaha KADIN malulah kalau harus minta-minta dana APBK kepada Pemda, biasanya kita pengusaha yang bantu ke Pemda,” kata Iqbal.
Plt Ketua KADIN Aceh Utara Iqbal Idris Ali dalam sambutannya mengatakan kegiatan MUKAB ke-VI ini diharapkan akan lahir kepengurusan yang definitif untuk periode tahun 2023 – 2028, guna membangkitkan dunia usaha di Aceh Utara. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam Mukab, yaitu ‘saudagar pase bangkit, ekonomi Aceh Utara maju’.
Ketua Panitia Pelaksana H Iskandar Ali mengatakan anggota Mukab Kadin Aceh Utara kali ini berjumlah 39 orang. Jumlah ini tergolong sedikit, dibanding dulu yang sampai ratusan pengusaha ikut dalam keanggotaan KADIN Aceh Utara.
“Ke depan insyaAllah dengan bantuan Pj Bupati kita optimis membangun organisasi ini dan berkolaborasi dengan Pemda. Kami mohon arahan dan bimbingan dari Pj Bupati,” harapnya.
(ABDUL RAZAK)
