Sabang, Aceh – Mitrapolri.com|
Komitmen dan kerja berkelanjutan Pemerintah Kota Sabang dalam menekan angka kemiskinan mendapat pengakuan nasional. Ini merupakan apresiasi yang diberikan atas keberhasilan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan tahun 2025.
Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menerima Piagam Penghargaan pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan pada acara bertema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Dedikasi dalam Mendukung Program Strategis Nasional Tahun 2025”, yang berlangsung di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12).
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, dan disaksikan oleh pejabat kementerian serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Sabang dinilai menunjukkan kinerja yang konsisten dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif dan pelaksanaan program prioritas secara berkelanjutan.
- BACA JUGA : Bekali 143 Siswa SPN, Wakapolda Kalteng: Jadilah Polisi yang Melayani dengan Tulus
- BACA JUGA : Wujud Kepedulian, Polda Kalteng Kirim 3 Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatera
- BACA JUGA : Pemko Sabang Pantau Stabilitas Harga Pangan, Pasokan Mulai Berangsur Pulih
Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan rasa syukur atas apresiasi tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh unsur daerah.
“Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak di daerah. Kami akan terus berkomitmen menjalankan program-program strategis untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota.
Melalui ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap inovasi dan keberhasilan daerah dalam mendukung program strategis nasional. Penghargaan bagi Kota Sabang pada kategori penanggulangan kemiskinan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Bukhari)
