Medan, Sumut – Mitrapolri.com |
Transparansi Tender Indonesia (TTI) hari ini tanggal 23 Juli 2025 memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Wilayah I Sumatera Utara, adapun pertemuan dengan KPPU membahas kronologis proses tender sejak tender pertama yang gagal lalu dilanjutkan dengan tender ulang.
Diskusi dengan KPPU berjalan lancar dan cair sehingga banyak hal yang menyangkut proses penunjukan penyedia dibahas seperti pemilihan penyedia melalui Ekatalog yang akhir akhir ini menjadi pilihan utama KPA dalam memilih Penyedia.
Terkait dengan Laporan dugaan Persekongkolan dalam proses penetapan pemenang tender dibahas secara rinci termasuk indikasi persekongkolan yang telah diatur dalam undang undang persaingan usaha.
Dimana salah satu indikasi persekongkolan yaitu penawaran mendekati HPS dimana Perusahaan Pemenang PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA Rp.95.726.184.456,86 dari HPS Rp.96.312.597.942,45 (99,39% HPS).
Pesert tender yang memasukkan penawaran :
1. PT.GUNAKARYA NUSANTARA. Rp.91.000.000.128
2. PT.BUMI ACEH CITRA PERSADA. Rp.91.350.000.847
3. PT.CIMENDANGSAKTI KONTRKINDO Rp.92.929.227.583
4. PT.PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA Rp.95.726.184.456.
Patut diduga PT.PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA yang menawar tertinggi ditunjuk sebagai pemenang adalah bentuk pengaturan antara sesama peserta dan tentu melinatkan Pokja Pemilihan, kalau dalam istilah tender disebut dengan persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal.
- BACA JUGA : TTI Mendesak Kajati Aceh Mengusut Proyek Irigasi Sigulai Kabupaten Simeulu Anggaran APBA Mencapai Rp. 174 Milyar
- BACA JUGA : DPW Perkumpulan Advocaten Indonesia Aceh Buka PKPA untuk Advokat Muda
- BACA JUGA : Pelayanan RSUD TCD Sigli Sudah Maksimal, drg. Faisal: Pasien Sudah Nyaman Berobat
Dugaan lainnya yang dibahas dalam pertemuan dengan KPPU adalah hasil Evaluasi dimana Pokja Pemilihan menggugurkan penawaran peserta lain dengan alasan yang sama yaitu “Berdasarkan hasil klarifikasi kepada peserta tender terkait personil manajerial untuk jabatan manager tekhnik yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak dapat diklarifikasi” ketiga perusahaan peserta digugurkan dengan alasan yang sama itu tidak mungkin. Jika dilihat dari pengalaman peserta lain bukan perusahaan kaleng kaleng semua punya pengalaman kerja makanya tidak mungkin alasan pokja menggugurkan dengan alasan tenaga tekhnis.
Dugaan Persekongkolan berikutnya dibahas juga dengan keterlibatan orang orang yang punya pengaruh dengan kekuasaan bahkan aparat penegak hukum. Kegiatan ini sudah dikendalikan oleh satu orang yang tentu punya link khusus dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut karena beliaulah sebagai Pengguna Anggarannya.
Jika dikaitkan dengan keterlibatan orang kuat yang mengatur pemenang inilah yang menarik perhatian siapa seseorang yang diduga orang kuat yang dekat dengan pengambil kebijakan.
Dari informasi yang didaptkan diluar dimana perusahaan peserta hanya perusahaan pendamping dalam istilah lain disebut “Pinjam bendera” saja bukan sebenarnya serius ikut tender.
Kepada KPPU, Transparansi Tender Indonesia menaruh harapan besar karena KPPU sebagai lembaga Negara mempunyai instrumen dalam mengungkap kasus ini secara terang benderang. KPPU mempunyai kewenangan membuka yang tersembunyi yang orang luar tidak dapat mengaksesnya.
TTI juga berharap KPPU ikut memantau paket lain yang berasal dari APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan pemilihan penyedia melalui Ekatalog Konstruksi. Sebagai mana data yang ditemukan pada Lyanan infirmasi SPSE ada 6 paket besar pekerjaan jalan dan jembatan yang dikeloa oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara antara lain :
1. Peningkagan struktur jalan provinsi ruas Sipiongat – Bts Labuhan Batu Rp.96 Milyar
2. Peningktan struktur jalan provinsi pada ruas utaim baru – Sipiongat di Kab.Padang Lawas Utara Rp.61,8 M.
3. Pembangunan Jaringan Distribusi utama (GDU) Martubung (Kec.Medan Labuhan, Desa Martubung) Rp.58,499 M.
4. Pembangunan Jembatan Idano noyo di Kab.Nias Barat Rp.47,5 Milyar.
5. Pembangunan Jembatan Aek Sipange Rp.22 Milyar.
6. Rekonstruksi Peningkatan Strukstur Jalan Provinsi Ruas Aek Kota Batu – Bts Tobasa di Kab.Labuhan Batu Utara Rp.18,75 Milyar.
Pasca OTT pejabat di Provinsi Sumatera Utara oleh KPK boleh dijadikan momentum bersih bersih yang tentunya dimulai dari itikat baik pemimpin tertingginya yaitu Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution, untuk mencapai pemerintahan yang bersih perlu didukung oleh stake holder pembangunan lainnya seperti APH, LSM, Wartawan dan tokoh tokoh Ormas semua harus bersinerji.
sumber : Nasruddin Bahar, Koordinator
Transparansi Tender Indonesia (TTI)
