Aceh Utara, Aceh – Mitrapolri.com
Camat Muara Batu Munawir, SSTP, mengajak masyarakat Aceh Utara dan pimpinan instansi lintas sektor agar mau mempromosikan Kecamatan Muara Batu sebagai sentra produk kerajinan sovenir khas Aceh.
Hal itu disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 di Kecamatana Wilayah IV berlangsung di aula Kantor Camat Muara Batu, Selasa, 15 Maret 2022. Musrenbang di Wilayah IV ini meliputi Kecamatan Muara Batu, Sawang dan Dewantara.
Menurut Munawir, beberapa gampong di Kecamatan Muara Batu sudah lama dikenal menyimpan banyak perajin, khususnya perajin bordir motif Aceh. Mereka memproduksi tas bordir, pakaian, mukena, dompet dan lain-lain berupa sovenir, yang pasarnya bukannya di tingkat lokal, tapi juga sudah merambah pasar nasional dan internasional.
“Ini harus ada kepedulian kita semua untuk kemajuan produk kerajinan kita,” pinta Munawir.
Hal senada diungkapkan Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf, bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan harus dilakukan secara terpadu dan harus didukung semua stakeholder terakit.
“Pembangunan ekonomi berkelanjutan penting diprioritaskan sehingga UKM-UKM akan tumbuh berkembang di daerah, bahkan tingkat nasional,” kata Fauzi.
- BACA JUGA : Pemerintah Pastikan Distribusi Minyak Goreng di Pasaran Berjalan Baik
- BACA JUGA : Kunjungan Kasatgas Binmas Noken Ops Damai Cartenz ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua
- BACA JUGA : Muspika Samudra Monitoring Ketersediaan Minyak Goreng di Grosir, Toko Indomaret dan Alfamart
Untuk itu, Fauzi Yusuf mengajak semua pihak untuk meletakkan prioritas pembangunan pada sektor pemberdayaan ekonomi, khususnya pada UKM-UKM yang telah tumbuh dan berkembang serta telah digeluti oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, UKM-UKM kerajinan bordir yang ada di Kecamatan Muara Batu hendaknya terus mendapat perhatian dari pemerintah maupun dari lembaga lain, seperti BUMN dan BUMD.
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara M Nasir, SSos, MSi, pada kesempatan itu memaparkan tentang indikator pertumbuhan ekonomi Aceh Utara serta masih terbatasnya SDM dan infrastruktur daerah.
M. Nasir juga merincikan tentang 10 permasalahan yang masih harus mendapat prioritas pembangunan di daerah ini, meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah Provinsi, produk nilai tambah pertanian, tingginya intensitas bencana banjir, kekerasan terhadap perempuan, arah kebijakan pembangunan, ekonomi berkelanjutan, pengembangan kawasan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Terkait hal itu, lanjut Nasir, tindak lanjut perencanaan pembangunan Aceh Utara ke depan menitikberatkan pada program ekonomi berkelanjutan, penanggulangan bencana alam, stabilisasi harga bahan pokok, ketahanan pangan, peningkatan kapasitas SDM dan perlindungan anak.
Musrenbang RKPD Aceh Utara tahun 2023 mengambil tema ‘Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi. Turut hadir sejumlah anggota DPRK Aceh Utara dari Dapil IV, di antaranya Jufri Sulaiman, SSos, MAP, Alghazali, Sanusi, dan Sofyan Hanafiah.
Juga hadir para Kepala SKPK, para pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh, para Kabag Setdakab, Camat Muara Batu Munawir, SSTP, MSi, Camat Dewantara Nawafil Mahyudha, SSTP dan Camat Sawang Abdurahman, SSos, para alim ulama, tokoh masyarakat, para Imum Mukim, para Keujrun Blang, dan para Geusyik dalam tiga kecamatan dimaksud.
Musrenbang ini dibagi dalam tiga Kelompok Kerja (Pokja), di mana diharapkan para anggota DPRK agar ikut mendampingi tiga Pokja tersebut, dan usulan-usulan yang muncul dalam Musrenbang agar dikawal sampai ke pembahasan dan pengesahan anggaran APBK tahun 2023.
Anggota DPRK Aceh Utara Sofyan Hanafiah mengatakan, “kita selalu membahas program prioritas, ini harus benar-benar diakomodir usulan masyarakat dari tiga kecamatan, ini untuk keseimbangan pembangunan wilayah timur dan barat Aceh Utara.”
Liputan : ABDUL RAZAK
