Yogyakarta, DIY – Mitrapolri.com
Selain Pariwisata Pantai dan Bahari, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi wisata alam yang menarik dan diharapkan mampu menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat dan pembangunan di daerah.
Pengembangan sektor pariwisata seperti wisata alam di dalam kawasan hutan yang dikelola pemerintah DIY mendapat apresiasi dan menjadi perhatian serius Panitia Khusus Izin Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
” Kawasan hutan yang dikelola yogjakarta merupakan kawasan hutan yang di manfaatkan/dijadikan sebagai kawasan industri maupun kawasan wisata yang mampu membangkitkan sektor ekonomi dan pendapatan bagi daerah hingga miliar rupiah”, ucap Ketua Pansus izin pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan DPRD Bangka Belitung Adet Mastur, SH, MH, selasa (12/10/2022).
Menurutnya, Potensi alam Bangka belitung yang masuk dalam kawasan hutan tak kalah menarik untuk dijadikan dan dikelola menjadi wisata alam, seperti ada air terjun , pegunungan bahkan wisata religi maupun wisata sejarahnya.
- BACA JUGA : Bersamaan HUT OKI, Forum Kades Kecamatan Pedamaran Gelar Resepsi Agustusan
- BACA JUGA : Ungkap Kasus Tabrak Lari di Samudera, Tim Gabungan Polres Lhokseumawe Amankan Barang Bukti di Aceh Besar
- BACA JUGA : Wagub Sumsel Ajak Walikota & Bupati Sinergi Mengendalikan Inflasi Pangan
“Ini yang belum kita kembangkan. Maka dari itu kedepannya kita bisa membatalkan / menganulirkan izin-izin yang dikeluarkan pemerintah pusat yang sudah dikeluarkan ke pemerintah daerah seperti HTI”, tegasnya.
Menurutnya, Perizinan hutan tanaman industri (HTI) yang telah mendapatkan izin belasan tahun yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa untuk memanfaatkan dan mengelola didalam kawasan hutan tersebut.
“Harapan kita Pansus ini nantinya akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan ke pemerintah pusat untuk membatalkan/menganulirkan kembali izin-izin yang tidak dimanfaatkan, Mubazir. Nanti intinya kita serahkan ke masyarakat, apakah lewat hutan kemasyarakatan (HKM) nya , atau dijadikan Hutan desa (HD), kita jadikan jasa lingkungan (Jasling). Yang terpenting perhutanan sosial ini akan kita berikan kepada masyarakat”, tegasnya.
(REDI SOFIAN)
