Belu, NTT – Mitrapolri.com
Gereja Katolik mempunyai sakramen perkawinan sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup, dengan tujuan kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Oleh karenanya, sakramen perkawinan itu harus diurus secara baik-baik. Demikian sari pendapat yang dikemukakan Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr dalam kegiatan Penyuluh Hukum Terpadu di Aula Kantor Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kamis (8/9/2022).
Uskup Domi mengatakan, orang Katolik memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Pernikahan dilaksanakan dengan dasar cinta dan kasih tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun. Tetapi kemudian bermunculan banyak kasus, karena perkawinan yang dilangsungkan itu terjadi secara terpaksa, penipuan, dan mengalami ancaman.
“Dalam situasi seperti ini kedua pasangan sesungguhnya tidak dengan kemauan bebas memberikan diri seutuhnya untuk menikah. Namun mereka menikah karena adanya paksaan, ancaman dari salah satu pasangan. Dengan demikian, perkawinan itu batal dan cacat secara hukum,” kata Uskup Dominikus Saku.
Uskup Domi mencontohi, ada seorang wanita yang diketahui sudah berbadan dan laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Namun karena ada paksaan dari orang tua, kemudian laki-laki itu menyetujui.
“Kemudian pada urusan selanjutnya pastor bertanya, maukah saudara menikahi dengan saudari ini, dan mau tidak mau, laki-laki akan menjawab mau. Persoalan semacam ini yang harus dihindari dan diperhatikan oleh bapak ibu yang hadir disini,” kata Uskup.
Uskup Atambua mengingatkan kepada para kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat, agar serius melihat persoalan itu, mengingat masih ada tiga ribuan berkas yang berkaitan dengan kasus penipuan dan kekerasan.
“Kita semua yang hadir disini tentunya mempunyai kepentingan yang sama untuk kebaikan masyarakat. Terlebih kepada pasangan-pasangan yang cenderung melaksanakan pernikahan terpaksa, akibat pemaksaan. Mari kita berkolaborasi untuk bersama-sama mencari solusi demi kebaikan para pasangan itu,” ujarnya.
- BACA JUGA : Desa Sungai Pinang Ogan Ilir Memulai Panen Padi Milik Mereka Ditahun Ini
- BACA JUGA : Dandim 0103/Aut Dampingi Pangdam IM beserta Rombongan Melaksanakan Gowes Tour Banda Aceh – Kota Langsa
- BACA JUGA : Tanah Longsor di Kaligondang, Dua Rumah Rusak
Lebih jauh Uskup Dominikus menjelaskan, dalam hukum Gereja Katolik dikenal anulasi, sebagai sebuah deklarasi atau pernyataan resmi Gereja melalui Tribunal atau Pengadilan Gereja tentang ketidakabsahan sebuah perkawinan sejak dari awal mula.
“Pernyataan tersebut dilakukan setelah melewati berbagai tahapan pemeriksaan dan penyelidikan perkara perkawinan yang digugat, baik oleh mantan pasangan suami istri maupun oleh promotor keadilan. Anulasi sesunguhnya bukanlah menceraikan perkawinan yang sah, tetapi menyatakan tidak sahnya sebuah perkawinan, sejak pertukaran janji perkawinan di Gereja,” jelasnya.
Lanjutnya, Bapa Suci mengatakan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pria dan wanita yang menikah membawa cacat celah dalam hidupnya. Kalau mereka saling menerima dalam keadaan yang tidak beres dan pada akhirnya mereka bereskan. Kalau terjadi perselingkuhan diakhiri dengan hukum yang lebih tinggi ‘cinta kasih’.
“Artinya keadilan ditegakkan dan diakhiri dengan hukum cinta kasih, dimana terjadi rekonsiliasi dan mereka saling menerima. Hal itu menjadi sarana keselamatan yang dipandang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan perpecahan,” beber Uskup Domi.
Disamping itu, munculnya fenomena kebebasan masyarakat yang cenderung menciptakan pelanggaran saat ini, sangat dibutuhkan komitmen perjuangan bersama untuk membenahi, agar masyarakat menjadi taat dan sadar hukum.
“Sebagai daerah perbatasan, kita patut memperhatikan hal ini, karena terkait dengan harkat dan martabat manusia, sehingga mereka perlu dibentuk menjadi manusia yang lebih baik supaya menjadi warga bangsa yang lebih bermartabat. Saya mengajak kita semua untuk membenahi ini, karena hukum berlaku untuk semua yang melanggar,” tutup Uskup Domi Saku. Prokopimbelu
(MEYDI SIMON LEGIFANI)
