Kupang, NTT – Mitrapolri.com
Kabupaten Kupang adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berlokasi di Kota Oelamasi mulai 22 Oktober 2010, setelah sebelumnya berlokasi di Kota Kupang sejak tahun 1958. Penduduk kabupaten Kupang tahun 2020 berjumlah 366.383 jiwa, dengan kepadatan 69 jiwa/km2.
Tak heran jika Oelamasi disebut Kota meski tidak sedikitpun mencerminkan wajah kota dalam perbandingan pandangan yang bertumpu pada harapan masyarakat wilayah tersebut sangatlah berbeda di antara 19 Ibukota Kabupaten lain di Provinsi NTT.
Tampak depan perkantoran daerah itu dibalut pemukiman kumuh dan tak terurus yang bertahun-tahun tetap saja ada sebagai gerbang depan bangunan megah berbentuk kerucut yang dikelilingi rumput belukar dan pepohonan liar disekitar lokasi yang dihiasi nama indah Civic Center itu.
Menyikapi kondisi demikian melalui pernyataan keras dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, Si. Apt, dari Fraksi Partai Golkar, Dapil NTT II itu saat melaksanakan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan di Kota Kupang pada 12 Desember 2022 di Kelurahan Fatukoa, Kecamatam Maulafa, Kota Kupang, bahwa Kabupaten Kupang adalah yang terburuk dan sangat parah dalam penataan kota dan tata kelola aset-aset daerah, hal ini menarik perhatian publik khususnya masyarakat Kabupaten Kupang dan banyak yang berkomentar diantaranya, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU) Melianus R. Alopada.
Kepada Mitrapolri.com, Mel Alopada menyampaikan bahwa benar sekali apa yang disampaikan oleh Politisi Golkar Melkiades Laka Lena, hal ini sudah menjadi rahasia umum dan semua masyarakat tahu dan sadar akan hal itu, tetapi Pemerintah Kabupaten Kupang yang tidak menyadari karena lebih mementingkan kepentingan politiknya sehingga tidak fokus pada penataan kota yang akan menjadi ikon wilayah Kabupaten Kupang.
“Sampai hari inipun banyak yang tidak tahu kota Kabupaten Kupang itu ada dimana, karena Kelurahan Naibonat yang dilegitimasi sebagai Civic Center namun tidak terlihat ada bangunan-bangunan publik yang menonjol sering disebut sebagai kota kabupaten namun penataannya sangat tidak layak disebut kota,” ucap Ketua Permaskku.
- BACA JUGA : Polresta Pangkalpinang Lakukan Pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
- BACA JUGA : Beri Kaki Palsu untuk Penyandang Disabilitas Saat Kunjungan ke Rohil, Kapolda Riau: Inilah Konsep Polri Presisi
- BACA JUGA : Kapolresta Deliserdang Sambut Panitia Natal Komunitas Wartawan Kristen (KWK) Sumut
Menurutnya, Penataan dan pembangunan kota itu akan sangat mendukung perekonomian diwilayah kabupaten kupang, perlu diketahui secara bersama roda perekonomian daerah Kabupaten Kupang tidak akan berjalan baik apabila tidak ada pembangunan fasilitas umum yang baik seperti, Rumah Sakit, Hotel dan juga Kampus karena semua kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan seperti Kesehatan, Pendidikan tidak ada diwilayah Kabupaten Kupang sehingga dimanfaatkan oleh Kota Kupang untuk menarik hati masyarakat Kabupaten Kupang untuk bertransaksi ke Kota Kupang untuk melancarkan perekonomian Kota Kupang dengan segala fasilitas yang sudah memadai.
“Naibonat itu disebut Ibu Kota Kabupaten Kupang, tidak menjadi masalah namun yang menjadi masalah adalah soal penataan kalau kota Kabupaten Kupang seperti itu maka jangan salahkan jika ada pihak luar yang mengkritisi pemerintahan Kabupaten Kupang karena itu sudah menjadi rahasia umum. Semua masyarakat tahu bawah Civic Center Naibonat itu belum layak bagi kabupaten kupang untuk menjadikannya sebagai Ibu Kota, bagaimana dengan pemukiman warga yang berjejer sepanjang halaman depan perkantoran daerah itu, apa tidak ada solusi lain seperti di relokasi kemudian tempat tersebut ditata lebih bagus lagi,” ujar Mel Alopada.
Ia menambahkan sorotan Ibukota Kabupaten Kupang juga bukan hal yang baru sudah sering dikritisi melalui berbagai media komunikasi namun yang membuat kesal adalah sampai hari ini Pemerintah Kabupaten Kupang kebal dengan semua kritikan yang disampaikan sehingga kemudian tidak ada upaya penataan kota yang lebih baik.
“Sebagai masyarakat Kabupaten Kupang, apalagi masyarakat ilmiah kami merasa prihatin juga seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena bahwa Kabupaten kupang adalah salah satu yang tertua di Provinsi NTT, namun ada kabupaten muda yang baru dimekarkan dari wilayah Kabupaten Kupang (Rote Ndao dan Sabu Raijua) sudah memiliki penataan kota yang lebih baik, hal ini dirasa sangat memalukan,” tegas Mahasiswa STIKUM ini.
Ketua Permaskku menuturkan, Mahasiswa Kabupaten Kupang adalah bagian dari korban dan pelaku, dimana Mahasiswa Kabupaten harus memenuhi kebutuhan pendidikannya diluar Kabupaten Kupang karena tidak ada fasilitas kampus yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kupang.
“Ribuan mahasiswa menjadi korban pendidikan dikarenakan harus keluar daerah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tentu itu akan membutukan biaya yang lebih besar namun perhatian pemerintah kabupaten kupang tidak ada, kalau saja Kabupaten Kupang memiliki fasilitas pendidikan yang pemadai maka akan sangat berdampak pada dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Kupang karena tidak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik,” tutup Ketua Permaskku.
(MEYDI SIMON LEGIFANI)
