Jakarta – Mitrapolri.com |
Presiden Prabowo Subianto mengajak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk berperan aktif menyukseskan Program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan program pendidikan gratis yang digagas pemerintah guna memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Saat meresmikan pembukaan 166 Sekolah Rakyat secara serentak di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (13/1/2026). Presiden menegaskan bahwa dukungan TNI dan Polri sangat dibutuhkan. Kontribusi kedua institusi tersebut diharapkan tidak hanya menyentuh aspek operasional, tetapi juga fokus pada pembentukan karakter peserta didik.
“Jika perlu, saya meminta TNI dan Polri menugaskan perwira untuk mengunjungi dan membimbing sekolah-sekolah ini,” ujar Presiden Prabowo.
- BACA JUGA : Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi di Jateng, Perkuat Mobilitas Warga
- BACA JUGA : Polres Labuhanbatu Sambut Kapolres Baru dan Lepas Pejabat Lama
- BACA JUGA : Jurnalis Aceh Barat Antarkan Bantuan Kemanusiaan
Beliau menekankan bahwa keterlibatan tersebut harus memberikan kontribusi nyata, bukan sekadar simbolis.
Menurut Presiden Prabowo, pengalaman TNI dan Polri dalam menerapkan disiplin dan ketertiban dapat menjadi modal penting untuk memperkuat karakter siswa. Nilai-nilai dasar, seperti kerapihan berpakaian dan kedisiplinan harian, diharapkan dapat ditanamkan sejak dini melalui bimbingan tersebut.
Selain peran aparat, Presiden Prabowo juga mengingatkan para tenaga pendidik untuk senantiasa menjadi teladan, khususnya dalam menjadikan kedisiplinan sebagai fondasi utama pembentukan karakter murid.
Guna memastikan keberlanjutan program, Presiden instruksikan jajaran menteri terkait untuk terus berkoordinasi dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana. Sekolah Rakyat dipandang sebagai langkah strategis untuk memeratakan akses pendidikan sekaligus mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.
(4n5)
