Pematangsiantar, Sumut – Mitrapolri.com
Ratusan juta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 5 Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2020 diduga banyak program yang dilaporkan fiktif.
Tindakan tersebut diduga dilakukan demi memperkaya diri oknum tertentu. Seperti hasil investigasi yang dilakukan Mitrapolri.com dan berdasarkan data yang didapat, ada beberapa item dari komponen dana BOS yang dilaporkan, sementara program tersebut diduga tidak terlaksana.
Adapun item komponen tersebut antara lain, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang menelan anggaran Rp 93.920.000 pada tahap tiga pencarian dana BOS tahun 2020, padahal diketahui bahwa pada akhir tahun 2020 kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak berjalan efektif karena merebaknya Pandemi Covid-19.
- BACA JUGA : Polres Klungkung Berhasil Ungkap Kasus Narkoba, Ratusan Gram Sabu di Sita
- BACA JUGA : Polres Pematangsiantar Melaksanakan Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian
- BACA JUGA : Seberangi Danau Toba, Kapolda Sumut Turut Serta Bersama Presiden RI
Demikian juga pada kegiatan assesment/evaluasi pembelajaran yang dilaporkan membutuhkan anggaran Rp 50.740.000, administrasi sekolah dengan anggaran Rp 94.533.000, penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp 32.000.000, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Rp 74.400.000, serta beberapa pengeluaran lainnya dengan anggaran yang fantastis namun diragukan kebenarannya.
Jika laporan tersebut benar dilakukan, maka patut diduga ada pelanggaran hukum atas laporan kegiatan diduga fiktif dan dapat dipores hukum yang mengancam pidana bagi oknum pelaku kecurangan tersebut.
Untuk mengkonfirmasi adanya temuan tersebut, Mitrapolri com mendatangi SMAN 5 Pematangsiantar pada Kamis (3/2/2022).
Sayangnya kepala sekolah tidak berada ditempat. Salah seorang guru yang mengaku tata usaha mengatakan bahwa Kepala Sekolah sedang keluar kota.
Akan tetapi, ia enggan memberikan nomor HP Kepala Sekolah, demikian juga saat wartawan memintanya untuk menghubungi Kepsek bermarga Simarmata itu, tata usaha tersebut tidak bersedia. Demikian juga menurut pengakuan tata usaha, wakil kasek dan bendahara BOS tidak berada di sekolah.
(RICARDO)
