Sekjen Larmgak -Hippma: Sidang Pertama Kasus Pasal 263 Masih Menimbulkan Tanda Tanya

JAWA TIMUR – MITRAPOLRI.COM

Sidang pertama Kasus Pasal 263 yang di lakukan oleh kades Gelaman Kec Arjasa Kab. Sumenep masih meninggalkan tanda tanya, (18/3/2022).

Sekjen Larm-Gak dan Hippma, kecewa dengan molornya waktu persidangan kasus Pasal 263 yang di lakukan oleh kades Gelaman Kec. Arjasa Kab Sumenep.

“Kami kecewa dengan molornya sidang pertama kasus Pasal 263 yang di lakukan oleh kades Gelaman Kec. Arjasa Kab. Sumenep, yang seharusnya sidang pertama tersebut di sidangkan pada hari Kamis, 17/3/2022 dengan no urut 1 sesuai data SIIP, tapi pada faktanya sidang tersebut di laksanakan setelah sidang yang keempat,” ucap Sekjen Larm-Gak dan Hippma.

Yang membuat kami tambah bertanya-tanya dikarenakan Sidang dengan no urut 1 dan no urut 3, satu JPU.

• BACA JUGA : HUT Ke-58 Provinsi Lampung, Gubernur Arinal Djunaidi Silaturahmi dengan Lampung Sai, IPPNS, PWRI, MPAL, FOKMAL, Pemuda Pancasila, dan IKPTK Provinsi Lampung
• BACA JUGA : Kapolres Nias Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Nias Utara
• BACA JUGA : Sekjen Larm-Gak dan Hippma: Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Presiden 3 Periode

“Kami sangat kecewa dengan di ulur-ulurnya waktu persidangan, karna menurut kami seharusnya sidang pertama kasus Pasal 263 bisa di laksanakan sesuai dengan jadwal dan no urut yang sudah ditentukan, dan yang lebih parahnya lagi sidang no urut 3 sudah di laksanakan tapi Sidang no urut 1 belum di sidangkan padahal sidang no urut 1 dan no urut 3 satu JPU dan terdakwanya juga sudah siap,” ucap Sekjen Larm-Gak dan Hippma.

Kami juga menyayangkan sidang tersebut di laksanakan secara online, padahal pada saat kami melakukan klarifikasi pada tanggal 8/3/2022 terkait kasus pasal 263 yang di lakukan oleh kades Gelaman Kec. Arjasa Kab Sumenep, sidang tersebut akan dilaksanakan secara offline sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Pidum dan Kasi BB kejaksaan negeri Sumenep.

Kami sangat berharap JPU dan Majelis Hakim profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum dan kami berharap JPU memberikan tuntutan maksimal kepada terdakwa dan kami juga berharap Majelis Hakim memberikan vonis maksimal kepada terdakwa.

Kami juga berkomitmen akan terus mengawal dan hadir dalam setiap persidangan kasus Pasal 263 yang di lakukan oleh kades Gelaman Kec Arjasa Kab Sumenep, demi tegaknya supremasi hukum di kabupaten Sumenep, pungkas Sekjen Larm-Gak dan Hippma.

Liputan : M. TAHAN