Bogor, Jawa Barat – Mitrapolri.com
Menyoal proyek miliaran rupiah di Kabupaten Bogor yang disinyalir bermasalah, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bogor Raya, Jonny Sirait menyayangkan sikap pejabat Kabupaten Bogor yang ‘gagap’ alias tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi wartawan.
Bungkamnya para pejabat terkait ini, menguatkan DPD GMPK Kabupaten Bogor untuk segera melaporkan proyek rumah singgah tersebut ke aparat penegak hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Inilah potret Kabupaten Bogor. Banyak pejabatnya yang berkelit, mengeluarkan beribu alasan dan cara lain untuk bungkam soal proyek bermasalah ketika diwawancari wartawan. Tadi kita diskusi dengan wartawan, mereka mengaku belum juga mendapat jawaban dari pejabat tersebut, meski sudah beberapa kali dikonfirmasi,” ungkap Jonny, di Bogor, Selasa (22/2/2022).
Jonny menyayakan proyek di yang sumber dari dana APBD itu diduga tidak sesuai spek. Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.524.000.000 itu pun hingga kini masih menjadi “siluman” atau tidak jelas.
“Nah ternyata masyarakat juga banyak yang tidak tahu ini bangunan apa, proyek siapa, berapa dananya dan bangunannya untuk apa. Itulah mengapa masyarakat menyebut ini proyek siluman. Meski begitu, tim GMPK bersama beberapa masyarakat setempat telah melakukan investigasi pada proyek tersebut,” bebernya.
- BACA JUGA : Gecar Laksanakan Vaksinasi Kapolres Simalungun Ikuti Zoom Meeting Kapolri
- BACA JUGA : Polwan Sat Lantas Polres Labuhanbatu, Iptu Yustina Bawa Korban Laka ke Rumah Sakit
- BACA JUGA : Danrem 022/PT Dampingi Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Serentak Indonesia di Wilayah Kabupaten Batubara
Berdasarkan investigasi tersebut, pihaknya menduga banyak kejanggalan pada proyek ini.
“Banyak kejanggalan. Tidak sesuai spek. Ini kan anggarannya begitu besar, namun pengerjaannya sangat disayangkan, seolah asal-asalan. Sebab itu kami meminta APH segera memeriksa proyek ini,” ujar Jonny.
Sementara itu, wartawan sudah mencoba mengkonfirmasi Dodik selaku PPK, dan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Supriadi. Namun keduanya belum memberikan jawaban atas proyek yang diduga tidak sesuai spek itu. Keduanya hanya memberikan beragam alasan belum bisa menjawabnya pertanyaan wartawan.
Minta Bupati Memeriksa
Guna menindaklanjuti temuan masyarakat dan GMPK ini, Jonny juga mengaku berencana akan menyurati Bupati Bogor, Hj. Ade Yasin untuk memeriksa proyek yang menelan uang rakyat dengan jumlah fantastis tersebut.
“Kami pikir pejabat Kabupaten Bogor di bawah sulit untuk diajak komunikasi. Tadinya kami ingin dengar berita dari wartawan, bagaimana penjelasan para pejabat berkompeten terkait proyek itu. Tapi para pejabatnya gagap. Ya sudah kita coba ke atas, atau ke bu Bupati Bogor,” ungkapnya.
Pengaduan kepada Bupati Bogor tersebut, kata Jonny, mengingat permasalahan ini begitu mendesak dan masyarakat ingin tahu secara gamblang ihwal proyek yang konon merupakan rumah singgah tersebut.
“Kita juga harus menghormati upaya bupati yang menggelontorkan dana miliaran untuk proyek tersebut. Jangan sampai karena tangan-tangan pihak tak bertanggungjawab, niat baik bupati malah tercoreng, bahkan nama bupati juga tercoreng. Itu harus tetap kita jaga. Maka, GMPK akan mencoba menyurati bupati,” tandasnya.
Liputan : DEDY MULYADI
