Pidie Jaya, Aceh – Mitrapolri.com|
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan melakukan silaturahmi dan pertemuan kerja dengan Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S. Sos, dalam rangka memperkuat koordinasi penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh.
Pertemuan berlangsung pada Rabu, 3 Desember, di aula Kantor Bupati Pidie Jaya, sebagai bagian dari agenda peninjauan lapangan yang diamanatkan oleh pimpinan BP Taskin, Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule.
Tim tenaga profesional BP Taskin diterjunkan ke Aceh untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak, memperoleh informasi dari pemerintah daerah, serta merumuskan masukan bagi pimpinan dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Dalam kesempatan ini, tim juga melakukan koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh untuk mendapatkan gambaran penanganan logistik warga, kondisi infrastruktur yang belum pulih, serta tantangan jaringan komunikasi dan listrik di beberapa wilayah.
- BACA JUGA : BP Taskin Lakukan Peninjauan Lapangan pada Bencana Banjir Aceh
- BACA JUGA : Gelar Apel Pagi, Kabag SDM: Terima Kasih Partipasi Rekan-Rekan dalam Penggalangan Bantuan Kemanusiaan
- BACA JUGA : Kapolresta Palangka Raya Berangkatkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam di Sumatera
Bupati Pidie Jaya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran BP Taskin. Beliau menjelaskan sejumlah kebutuhan yang masih mendesak, antara lain dukungan alat berat untuk normalisasi sungai, percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi dan listrik, serta penguatan penanganan bagi warga terdampak banjir. Informasi ini menjadi bahan penting bagi BP Taskin dalam menyusun langkah pemulihan sosial ekonomi dan memastikan agar masyarakat tidak semakin rentan pascabencana.
Upaya BP Taskin di Aceh juga sejalan dengan agenda nasional pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 4,5 persen pada 2029 melalui penurunan konsisten sekitar satu persen setiap tahun. Jika capaian ini terjaga, jalan menuju kemiskinan nol persen pada tahun 2034 dinilai semakin terbuka. Konsistensi kebijakan dan penguatan koordinasi lintas sektor terus menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
(Fadly P.B)
