Jakarta – Mitrapolri.com |
Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si., menegaskan komitmen penuh Korps Bhayangkara dalam mendukung dan mengawal program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fokus utama pengawalan ini mencakup sektor strategis seperti swasembada pangan, energi, hilirisasi, serta program prioritas lainnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat dalam program prioritas di rencana kerja pemerintah,” katanya usai acara Rapat Pimpinan Polri 2026 di kawasan Jakarta Timur, Selasa.
Kapolri mengatakan, dengan adanya dukungan Polri dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah, diharapkan akan tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, ia juga berharap kolaborasi yang terjalin antara Polri dengan pemerintah dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera.
- BACA JUGA : Tindak Lanjut Arahan Presiden, Kapolri Tegaskan Kesiapan Polri Amankan Rencana Kerja Pemerintah 2026
- BACA JUGA : Ungkap Kasus Penyalahgunaan Sabu di Aek Kota Batu, Polsek Na IX-X Polres Labuhanbatu Amankan Dua Pelaku
- BACA JUGA : Kawal Program MBG, Samapta Polresta Palangka Raya Pastikan Distribusi Aman ke Sekolah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan apresiasi tinggi atas peran aktif Polri, mulai dari tingkat Polres, Polda hingga pusat. Zulhas menyoroti kontribusi nyata Polri dalam kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Badan Gizi Nasional (BGN) sempat kesulitan membangun dapur SPPG, namun berkat dukungan Polri, program ini berjalan lancar. Bahkan, dapur yang dikelola Polri termasuk salah satu yang terbaik di daerah-daerah,” ungkap Zulhas.
Selain infrastruktur gizi, Polri juga dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan. Zulhas menceritakan bagaimana kehadiran Polri mampu meredam praktik tengkulak saat penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Begitu Polri hadir dan memberikan imbauan, tekanan dari tengkulak langsung reda, sehingga harga gabah di tingkat petani bisa terjaga sesuai ketetapan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan ini,” tutupnya.
(4n5)
