Mitra Polri
Sabtu, November 21, 2026
No Result
View All Result
  • Polri
    • Mabes
    • Polda
    • Polres
    • Polsek
  • News
    • Peristiwa
    • Regional
    • Nasional
    • Polres
  • Sumut
  • DKI
  • NAD
  • DIY
  • Bali
  • NTB
  • NTT
  • Lintas Provinsi
  • Polri
    • Mabes
    • Polda
    • Polres
    • Polsek
  • News
    • Peristiwa
    • Regional
    • Nasional
    • Polres
  • Sumut
  • DKI
  • NAD
  • DIY
  • Bali
  • NTB
  • NTT
  • Lintas Provinsi
No Result
View All Result
Mitra Polri
No Result
View All Result
  • Polri
  • Sumut
  • DKI
  • NAD
  • Lintas Provinsi
  • Mitra Polri TV
  • Kriminalitas
  • Nasional
  • Peristiwa
Home Provinsi Aceh
Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati,

Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati,

Yulindawati Kritik Mualem: Kepemimpinan Patriarkis, Utamakan Keluarga, dan Sarat Dugaan KKN

by mitrapolri.com
21 November 2026 | 08:10 WIB
in Aceh

Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |

Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Ia menilai, sejak dilantik pada 12 Februari 2025, pemerintahan Mualem-Dek Fadh belum memperlihatkan capaian yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat Aceh.

Menurut Yulindawati, kondisi kehidupan masyarakat justru semakin sulit. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada rakyat, sementara berbagai persoalan pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masih belum mendapatkan kepastian penyelesaian.

“Saya menyampaikan kritik ini secara terbuka dan objektif. Rakyat Aceh membutuhkan pemerintah yang bekerja, bukan sekadar pemerintah yang pandai menyampaikan janji. Masyarakat membutuhkan bukti, bukan rangkaian pernyataan politik,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

Yulindawati juga mengkritik pola kepemimpinan Mualem yang menurutnya terlalu berorientasi pada kepentingan pribadi dan lingkaran keluarga. Ia menyoroti nilai patriarki yang dinilainya masih kuat dalam cara pandang kepemimpinan, termasuk persoalan kehidupan pribadi yang menurutnya tidak seharusnya mengalahkan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan.

Ia mempertanyakan arah pengelolaan kekuasaan di Aceh, terutama ketika muncul berbagai sorotan publik mengenai kedekatan keluarga dengan jabatan-jabatan strategis. Menurutnya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas, bukan hubungan keluarga.

“Jangan sampai pemerintahan hanya terlihat mengurus kepentingan keluarga dan lingkaran sendiri. Aceh bukan milik keluarga atau kelompok tertentu. Aceh adalah milik seluruh rakyatnya,” tegasnya.

Ia juga menilai komunikasi politik di lingkungan pemerintahan dan para pendukungnya semakin tidak sehat. Saling menyerang, saling menyalahkan, bahkan konflik di antara kelompok yang sebelumnya berada dalam satu barisan dinilai memperlihatkan lemahnya konsolidasi kepemimpinan.

ADVERTISEMENT

Menurut Yulindawati, seorang gubernur seharusnya lebih banyak hadir di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan rakyat, mengawasi jalannya birokrasi, serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Banyak Program dan Janji Belum Memiliki Kejelasan

Lebih jauh, Yulindawati mempertanyakan realisasi sejumlah program dan janji politik Mualem-Dek Fadh sejak masa kampanye hingga menjalankan pemerintahan.

Ia menyoroti janji meniadakan barcode BBM yang hingga kini belum jelas. Begitu pula rencana pembangunan pabrik rokok dan pabrik ban di Aceh yang membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan investasi, kesiapan pembangunan, serta dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. Tidak jelas, hanya Janji.

Janji memperkuat ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh juga menjadi perhatian. Menurutnya, Aceh membutuhkan strategi ekonomi yang konkret agar pelabuhan tersebut benar-benar menjadi pintu perdagangan dan meningkatkan pendapatan daerah, bukan sekadar menjadi bagian dari wacana pembangunan.

Program manasik haji internasional yang pernah disampaikan pemerintah juga dipertanyakan kelanjutannya. Demikian pula gagasan pengelolaan minyak dan gas Aceh yang pernah dikaitkan dengan kemampuan Aceh membayar utang negara Republik Indonesia. Ia menilai gagasan sebesar itu harus disertai kajian, strategi, dan langkah nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Persoalan Tanoh Blang Padang juga belum memperoleh kejelasan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Sementara perjuangan penyelesaian persoalan bendera Aceh masih menjadi pekerjaan politik yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.

ADVERTISEMENT

Di sektor sosial, Yulindawati mempertanyakan kejelasan penyaluran bantuan bagi korban bencana. Ia menilai pemerintah harus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan proses yang transparan dan tidak diskriminatif.

Penertiban tambang ilegal juga menjadi persoalan yang menurutnya belum ditangani secara maksimal. Padahal, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi merugikan pendapatan daerah, tetapi juga mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Ia turut menyoroti dinamika pergantian Sekretaris Daerah Aceh yang dinilainya menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas birokrasi dan konsistensi pemerintahan. Menurutnya, birokrasi seharusnya dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi dan kepentingan pelayanan publik, bukan kepentingan politik jangka pendek.

JKA dan Rumah Dhuafa Masih Dipertanyakan

Salah satu persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah ketidakpastian keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Yulindawati menilai pemerintah harus segera memberikan penjelasan yang pasti agar masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran kehilangan akses pelayanan kesehatan.

Selain JKA, program rumah dhuafa juga membutuhkan kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pendataan, jumlah penerima manfaat, anggaran, serta target pembangunan rumah bagi warga kurang mampu.

“JKA belum jelas, rumah dhuafa belum jelas, bantuan bencana masih dipertanyakan, dan banyak persoalan lainnya. Lalu, ke mana sebenarnya arah pembangunan Aceh hari ini? Pemerintah seharusnya menjelaskan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum mampu diselesaikan,” katanya.

Yulindawati menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintahan bukan berarti menolak kepemimpinan Mualem-Dek Fadh. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik dalam sistem demokrasi. Gubernur dan wakil gubernur harus bersedia menerima kritik, termasuk dari masyarakat yang dahulu mungkin memberikan dukungan politik.

Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki persoalan panjang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan popularitas, simbol perjuangan, atau janji politik. Dibutuhkan kemampuan manajerial, integritas, kecakapan intelektual, dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat.

“Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dari pertarungan kepentingan di dalam pemerintahan. Aceh membutuhkan pemimpin yang bekerja, bukan sekadar berjanji. Jabatan gubernur adalah amanah untuk mengurus jutaan rakyat, bukan panggung untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” tutup Yulindawati.

(Bukhari)

Share2SendShare

Berita Terkait

Koordinator Gerakan Rakyat Anti Maksiat (GRAM), Teuku Ridwan, S.Sos SH
Aceh

Koordinator GRAM Apresiasi BKD DPRK Nagan Raya

20 November 2026 | 08:04 WIB

Nagan Raya, Aceh - Mitrapolri.com | Koordinator Gerakan Rakyat Anti Maksiat (GRAM), Teuku Ridwan, S.Sos SH memberikan Apresiasi dan penghargaan...

Read more
puluhan emak-emak menggelar aksi damai mengawal sidang paripurna sejak pagi. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tegakkan Syariat Islam di Bumo Nagan Raya" dan "Kepada Pimpinan Partai PPP pecat kadernya yang mesum".
Aceh

Sah!! Skandal di Rumdis, Ketua DPRK Nagan Raya Diberhentikan

19 November 2026 | 18:49 WIB

Nagan Raya, Aceh - Mitrapolri.com | Rapat paripurna DPRK Nagan Raya memberhentikan Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan...

Read more
Ilustrasi foto
Aceh

Kasus Dugaan Khalwat Ketua DPRK Nagan Raya Harus Tuntas, Mertua Angkat Bicara

19 November 2026 | 06:33 WIB

Nagan Raya, Aceh - Mitrapolri.com | H. Tarmizi Saleh atau Haji Midi, ayah Intan Keumala Tanzil yang merupakan istri Ketua...

Read more
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., Wakil Bupati Raja Sayang, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
Aceh

Nagan Premium Hadir Warnai Geliat Kuliner di Bumi Rameune

17 November 2026 | 14:31 WIB

Nagan Raya, Aceh - Mitrapolri.com | Nagan Premium salah satu cafe terlengkap resmi dibuka dan digelar sebuah acara grand opening...

Read more

Berita Terkini

Aceh

Yulindawati Kritik Mualem: Kepemimpinan Patriarkis, Utamakan Keluarga, dan Sarat Dugaan KKN

21 November 2026 | 08:10 WIB
Kalimantan Tengah

Antisipasi Bencana saat Musim Hujan, Kapolresta Palangka Raya bersama Wali Kota Tinjau Pemukiman Rawan Banjir 

21 November 2026 | 08:07 WIB
Kalimantan Tengah

Sinergi bersama Pemkot Palangka Raya, Polda Kalteng Tanam 500 Bibit Pohon Belangiran di Lahan Bekas Karhutla Jalan Soekarno

21 November 2026 | 07:59 WIB
Sumatera Selatan

Polsek Tanjung Raja Ungkap Penggelapan Mobil Senilai Rp120 Juta, Tersangka Terjerat Kasus Narkotika

21 November 2026 | 07:56 WIB
Kalimantan Tengah

Sinergi Green Policing Polda Kalteng dan Pemko Palangka Raya, Kapolresta Hadiri Kegiatan di Jalan Ir. Soekarno

21 November 2026 | 07:51 WIB
Kalimantan Tengah

Green Policing, Polresta Palangka Raya bersama Pemko Peduli Kebersihan Lingkungan Permukiman

21 November 2026 | 07:44 WIB
Kalimantan Tengah

Pantau Penyaluran Bantuan Pangan, Bhabinkamtibmas Palangka Pastikan Distribusi Berjalan Lancar

21 November 2026 | 07:40 WIB
Kalimantan Tengah

Polisi Peduli Pengangguran, Satbinmas Polresta Palangka Raya Jajaki Peluang Kerja bagi Warga Usia Produktif

21 November 2026 | 06:58 WIB
Aceh

Koordinator GRAM Apresiasi BKD DPRK Nagan Raya

20 November 2026 | 08:04 WIB
Kalimantan Tengah

Sambangi Warga Mahir Mahar, Kapolda Kalteng Dorong Kemandirian Masyarakat Lewat Program Poliran

20 November 2026 | 07:55 WIB
Aceh

Sah!! Skandal di Rumdis, Ketua DPRK Nagan Raya Diberhentikan

19 November 2026 | 18:49 WIB
Kalimantan Tengah

Pastikan Kesiapan Personel, Satgas Ops Zebra Telabang 2026, Polresta Palangka Raya Gelar Apel Pagi

19 November 2026 | 18:45 WIB
  • About Us
  • Redaksi
  • Policy
  • Terms
  • Pedoman

© 2021-2024 Mitra Polri

rotasi barak berita hari ini danau toba berita terkini

No Result
View All Result
  • Polri
    • Mabes
    • Polda
    • Polres
    • Polsek
  • News
    • Peristiwa
    • Regional
    • Nasional
    • Polres
  • Sumut
  • DKI
  • NAD
  • DIY
  • Bali
  • NTB
  • NTT
  • Lintas Provinsi

© 2021-2024 Mitra Polri

rotasi barak berita hari ini danau toba berita terkini