Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com |
Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Ia menilai, sejak dilantik pada 12 Februari 2025, pemerintahan Mualem-Dek Fadh belum memperlihatkan capaian yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat Aceh.
Menurut Yulindawati, kondisi kehidupan masyarakat justru semakin sulit. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada rakyat, sementara berbagai persoalan pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masih belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
“Saya menyampaikan kritik ini secara terbuka dan objektif. Rakyat Aceh membutuhkan pemerintah yang bekerja, bukan sekadar pemerintah yang pandai menyampaikan janji. Masyarakat membutuhkan bukti, bukan rangkaian pernyataan politik,” ujarnya.
Yulindawati juga mengkritik pola kepemimpinan Mualem yang menurutnya terlalu berorientasi pada kepentingan pribadi dan lingkaran keluarga. Ia menyoroti nilai patriarki yang dinilainya masih kuat dalam cara pandang kepemimpinan, termasuk persoalan kehidupan pribadi yang menurutnya tidak seharusnya mengalahkan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan.
Ia mempertanyakan arah pengelolaan kekuasaan di Aceh, terutama ketika muncul berbagai sorotan publik mengenai kedekatan keluarga dengan jabatan-jabatan strategis. Menurutnya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas, bukan hubungan keluarga.
“Jangan sampai pemerintahan hanya terlihat mengurus kepentingan keluarga dan lingkaran sendiri. Aceh bukan milik keluarga atau kelompok tertentu. Aceh adalah milik seluruh rakyatnya,” tegasnya.
Ia juga menilai komunikasi politik di lingkungan pemerintahan dan para pendukungnya semakin tidak sehat. Saling menyerang, saling menyalahkan, bahkan konflik di antara kelompok yang sebelumnya berada dalam satu barisan dinilai memperlihatkan lemahnya konsolidasi kepemimpinan.
Menurut Yulindawati, seorang gubernur seharusnya lebih banyak hadir di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan rakyat, mengawasi jalannya birokrasi, serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Banyak Program dan Janji Belum Memiliki Kejelasan
Lebih jauh, Yulindawati mempertanyakan realisasi sejumlah program dan janji politik Mualem-Dek Fadh sejak masa kampanye hingga menjalankan pemerintahan.
Ia menyoroti janji meniadakan barcode BBM yang hingga kini belum jelas. Begitu pula rencana pembangunan pabrik rokok dan pabrik ban di Aceh yang membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan investasi, kesiapan pembangunan, serta dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. Tidak jelas, hanya Janji.
Janji memperkuat ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh juga menjadi perhatian. Menurutnya, Aceh membutuhkan strategi ekonomi yang konkret agar pelabuhan tersebut benar-benar menjadi pintu perdagangan dan meningkatkan pendapatan daerah, bukan sekadar menjadi bagian dari wacana pembangunan.
Program manasik haji internasional yang pernah disampaikan pemerintah juga dipertanyakan kelanjutannya. Demikian pula gagasan pengelolaan minyak dan gas Aceh yang pernah dikaitkan dengan kemampuan Aceh membayar utang negara Republik Indonesia. Ia menilai gagasan sebesar itu harus disertai kajian, strategi, dan langkah nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Persoalan Tanoh Blang Padang juga belum memperoleh kejelasan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Sementara perjuangan penyelesaian persoalan bendera Aceh masih menjadi pekerjaan politik yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Di sektor sosial, Yulindawati mempertanyakan kejelasan penyaluran bantuan bagi korban bencana. Ia menilai pemerintah harus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan proses yang transparan dan tidak diskriminatif.
Penertiban tambang ilegal juga menjadi persoalan yang menurutnya belum ditangani secara maksimal. Padahal, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi merugikan pendapatan daerah, tetapi juga mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ia turut menyoroti dinamika pergantian Sekretaris Daerah Aceh yang dinilainya menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas birokrasi dan konsistensi pemerintahan. Menurutnya, birokrasi seharusnya dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi dan kepentingan pelayanan publik, bukan kepentingan politik jangka pendek.
JKA dan Rumah Dhuafa Masih Dipertanyakan
Salah satu persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah ketidakpastian keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Yulindawati menilai pemerintah harus segera memberikan penjelasan yang pasti agar masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran kehilangan akses pelayanan kesehatan.
Selain JKA, program rumah dhuafa juga membutuhkan kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pendataan, jumlah penerima manfaat, anggaran, serta target pembangunan rumah bagi warga kurang mampu.
“JKA belum jelas, rumah dhuafa belum jelas, bantuan bencana masih dipertanyakan, dan banyak persoalan lainnya. Lalu, ke mana sebenarnya arah pembangunan Aceh hari ini? Pemerintah seharusnya menjelaskan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum mampu diselesaikan,” katanya.
Yulindawati menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintahan bukan berarti menolak kepemimpinan Mualem-Dek Fadh. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik dalam sistem demokrasi. Gubernur dan wakil gubernur harus bersedia menerima kritik, termasuk dari masyarakat yang dahulu mungkin memberikan dukungan politik.
Ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki persoalan panjang yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan popularitas, simbol perjuangan, atau janji politik. Dibutuhkan kemampuan manajerial, integritas, kecakapan intelektual, dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dari pertarungan kepentingan di dalam pemerintahan. Aceh membutuhkan pemimpin yang bekerja, bukan sekadar berjanji. Jabatan gubernur adalah amanah untuk mengurus jutaan rakyat, bukan panggung untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” tutup Yulindawati.
(Bukhari)




