Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com|
Aktivis perempuan, Yulindawati menilai persoalan utama dalam polemik Pergub JKA bukan sekedar soal komunikasi atau negosiasi antara pemerintah dengan mahasiswa, melainkan kepastian nasib rakyat Aceh yang terdampak langsung oleh perubahan sistem layanan kesehatan.
Yulindawati yang akrab disapa Linda, membantah jubir pemerintahan Aceh “Debat Publik Point by Point terhadap Pernyataan Jubir Nurlis soal Pergub JKA”, tantang Yulindawati.
Kritik masyarakat lahir karena adanya kekhawatiran nyata terhadap akses layanan kesehatan, terutama bagi warga miskin dan masyarakat rentan.
Pernyataan Jubir Pemerintah Aceh sesat dan menyudutkan gerakan mahasiswa. ruang dialog hanya bagian dari argumentasi politik birokrasi, mendengar penjelasan pemerintah, tetapi juga memberi ruang perubahan substansi kebijakan berdasarkan aspirasi publik.
Linda menyebutkan bahwa aksi demonstrasi merupakan bentuk penolakan dialog. Sebaliknya, aksi turun ke jalan disebut sebagai bagian dari komunikasi demokrasi ketika masyarakat merasa jalur formal tidak lagi efektif.
Ianya juga menegaskan, yang menjadi keresahan publik hari ini adalah banyak masyarakat yang sebelumnya ditanggung JKA kini kebingungan mengenai status pembiayaan pengobatan mereka.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan negosiasi politik dengan mahasiswa, tetapi solusi konkrit, Rakyat yang sakit ingin tahu siapa yang menjamin biaya berobat mereka setelah dikeluarkan dari JKA,” ujarnya.
- BACA JUGA : Pengadaan Mobil Rp17.8 Miliar, BRA Dinilai Tidak Sensitif dengan Permasalahan yang Terjadi Ditengah-tengah Masyarakat Aceh
- BACA JUGA : Mohd Rizki Ramadhan Kembali Pimpin Partai PPP Nagan Raya
- BACA JUGA : Penyegaran Organisasi, Mabes Polri Mutasi Petinggi Polda Sulsel
Linda juga menambahkan bahwa klaim pemerintah bahwa Pergub JKA dibuat agar lebih tepat sasaran, ini sesat dan menyesatkan, bahwa validitasi data masyarakat menjadi persoalan penting, kesalahan data disebut berpotensi memunculkan “exclusion error”, yakni masyarakat miskin justru tidak tercover layanan kesehatan, dan ini terjadi ditengah-tengah masyarakat.
Selain itu, narasi pemerintah mengenai efisiensi anggaran juga dipersoalkan. Linda menilai kesehatan publik tidak dapat dilihat hanya dari sisi penghematan fiskal, sebab pembatasan akses kesehatan justru dapat meningkatkan angka sakit, menurunkan produktivitas masyarakat, hingga memperbesar beban sosial di masa depan.
Linda turut mempertanyakan kesiapan pemerintah membuka data evaluasi dan simulasi dampak Pergub JKA secara transparan kepada publik. Sejumlah pertanyaan yang diajukan antara lain terkait jaminan agar rakyat miskin tidak tercecer akibat perubahan sistem, mekanisme koreksi data masyarakat yang salah desil, hingga alasan penolakan muncul di banyak daerah.
Linda menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya harus kuat secara birokrasi, tetapi juga harus diterima dan memberi rasa aman bagi masyarakat.
“Dalam urusan kesehatan, rakyat dinilai tidak sekadar mencari efisiensi anggaran, melainkan kepastian bahwa negara tetap hadir ketika mereka sakit”, tutup Linda.
(Bukhari)
