Sabang, Aceh – Mitrapolri.com |
Penguatan peran pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan.
Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam mengikuti pembukaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Sabang menyerap berbagai gagasan dan perspektif dalam memperkuat tata kelola daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada pembukaan Rakernas XVIII APEKSI 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan kepada seluruh kepala daerah, terkait penguatan peran pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tata kelola serta pembangunan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.
- BACA JUGA : LIN: Jangan Kriminalisasi Kadis UMK, Kalau Ada yang Fiktif, Itu Ulah Mafia yang Main di Belakang
- BACA JUGA : Alumni Berprestasi: Rendi Umbara, Anak Dosen FKIP USK Almarhum, Serahkan Buku Hukum ke Rektor
- BACA JUGA : Kapolres Nagan Raya Pimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke 80 Tahun
Wali Kota Sabang menyampaikan bahwa Rakernas APEKSI menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk memperoleh pembelajaran dan memperkaya pendekatan dalam pembangunan daerah.
“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, sehingga forum seperti ini menjadi kesempatan untuk melihat berbagai praktik dan gagasan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” kata Zulkifli, Rabu (1/7) malam.
Menurutnya, penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus dilakukan agar mampu menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Melalui kegiatan ini, Wali Kota Sabang berharap berbagai hasil pembahasan dan pertukaran gagasan dalam Rakernas dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Sabang ke depan.
“Harapannya, berbagai perspektif dan pengalaman yang diperoleh melalui forum ini dapat menjadi referensi dalam menghadirkan kebijakan yang semakin responsif dan berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
(Bukhari)
