Simalungun, Sumut – Mirapolri.com|
Penguatan peran masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan perlindungan hak-hak publik menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun daerah yang berintegritas. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan konsolidasi antara Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) dengan Kejaksaan Negeri Simalungun.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Simalungun, Yudhi Saputra, S.H., yang menerima kunjungan Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, didampingi Koordinator Bidang Pendidikan KPKM RI, Ummi Kalsum Siahaan.
Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus membangun sinergitas antara elemen masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum dalam mendukung pengawasan publik di Kabupaten Simalungun.
Dalam pertemuan tersebut, Yudhi Saputra menyampaikan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengambil bagian untuk membangun situasi Kabupaten Simalungun yang aman, tertib, dan kondusif.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran bersama dalam menjaga kondusivitas daerah menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan mendukung kemajuan pembangunan.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa masyarakat memiliki ruang dan tanggung jawab untuk berkontribusi melalui penyampaian aspirasi, informasi, serta pengawasan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Kepemimpinan Kajari Munawal Hadi dan Perlindungan Hak Masyarakat
Di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Munawal Hadi, S.H., perhatian terhadap kepentingan masyarakat menjadi salah satu substansi penting dalam pembahasan pertemuan tersebut.
KPKM RI memandang bahwa kehadiran institusi penegak hukum harus mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan hukum.
Hak-hak masyarakat tidak boleh diabaikan, terlebih ketika berhadapan dengan persoalan pelayanan publik, kebijakan pemerintahan, maupun sektor pendidikan.
Dalam konteks pendidikan, perlindungan terhadap hak peserta didik, tenaga pendidik, serta masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Pengelolaan anggaran pendidikan juga wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hunter D. Samosir Apresiasi Keterbukaan Kejaksaan Negeri Simalungun
Sementara itu, Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Simalungun, khususnya dalam membangun keterbukaan informasi dan publikasi kegiatan kepada masyarakat.
Menurut Hunter, keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Pendekatan komunikasi yang humanis dan terbuka juga menjadi nilai positif dalam membangun hubungan yang lebih dekat antara institusi negara dengan masyarakat.
Hunter menilai bahwa komunikasi yang baik akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, aspirasi, maupun persoalan yang membutuhkan perhatian sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.
“Kami mengapresiasi keterbukaan Kejaksaan Negeri Simalungun dalam membangun komunikasi dan publikasi kepada masyarakat. Bagi KPKM RI, hubungan yang humanis dan komunikatif seperti ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” ungkap Hunter.
Ia juga menegaskan bahwa KPKM RI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, organisasi masyarakat tidak boleh hanya hadir ketika menemukan persoalan, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik.
“Pengawasan bukan bertujuan untuk mencari kesalahan seseorang. Namun, bagaimana kita bersama-sama mendorong agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, tentu harus disampaikan berdasarkan data, fakta, dan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Pengawasan Pendidikan Menjadi Salah Satu Prioritas KPKM RI
Dalam konsolidasi tersebut, perhatian terhadap sektor pendidikan juga menjadi bagian penting, mengingat pendidikan merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa.
Koordinator Bidang Pendidikan KPKM RI, Ummi Kalsum Siahaan, turut mendampingi Ketua Umum dalam membangun komunikasi kelembagaan tersebut.
KPKM RI berpandangan bahwa pengawasan pendidikan harus dilakukan secara konsisten, terutama terhadap tata kelola anggaran, kualitas pelayanan, serta pemenuhan hak-hak peserta didik dan tenaga pendidik.
Setiap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya. Demikian pula setiap kebijakan pendidikan harus mengedepankan kepentingan publik dan tidak merugikan masyarakat.
KPKM RI juga menekankan bahwa setiap informasi maupun dugaan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus diverifikasi terlebih dahulu, sehingga penyampaiannya tetap objektif dan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Sinergitas Tanpa Menghilangkan Independensi
Lebih jauh, Hunter D. Samosir menegaskan bahwa konsolidasi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun merupakan bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang sehat tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi.
KPKM RI tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai organisasi masyarakat sipil, sedangkan Kejaksaan menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, sinergitas yang dibangun bukan merupakan bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum, melainkan penguatan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang berkeadilan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam menjaga hubungan komunikasi antara KPKM RI dan Kejaksaan Negeri Simalungun, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa pengawasan publik merupakan tanggung jawab bersama.
Bagi KPKM RI, masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki hak dan peran untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sebab, daerah yang berintegritas hanya dapat diwujudkan melalui keterbukaan, kepatuhan terhadap hukum, keberanian melakukan pengawasan, serta komitmen melindungi hak-hak rakyat.
(Ricardo)
