Tanggamus, Lampung – Mitrapolri.com
Puluhan masa yang tergabung dalam Ormas Persatuan Pembela Tanah Air (PEKAT) Kabupaten Tanggamus, berunjuk rasa di halaman Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus. Senin (25/07/2022).
Dalam unjuk rasa ini mereka menuntut pertanggung jawaban atas kegiatan tahun anggaran 2020 diantara nya, program pengembangan destinasi wisata,yang berada dikecamatan kota agung timur pekon kampung tentang pembangunan wisata tersebut diduga kuat asal jadi dikarnakan ada.
Beberapa item dilokasi destinasi wisata diwaylalaan sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi bahkan ada juga yang diangkat dari tempatnya salah satu nya untuk lokasi swa photo bawah air alat peralatan tersebut sudah hilang dari tempat tak tahu kemana rimbanya.
Lanjut HERWAN ROZALI, tidak hanya itu saja pekerjaan disparbud yang sangat janggal masih banyak lagi yang lain nya seperti pembuatan rumah hobbit yang menelan anggaran cukup lumayan besar tetapi yang direalisasikan tampa biasa biasa saja tak sesuai anggaran yang digunakan.
- BACA JUGA : DPP PPAM Temui Gubernur Sumatera Selatan, Ini yang Dibahas
- BACA JUGA : SPBN Banyutowo Diduga Layani Pembelian Solar Bersubsidi dengan Surat Rekomendasi Kedaluwarsa
- BACA JUGA : Bravo Polri! Polda Jabar Tangkap 11 Orang Yang Melakukan Penyelundupan Gas Elpiji di Subang
“Pemberian insentif bagi pengelolah tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus, Perkembangan destinasi wisata, Pengembangan destinasi wisata unggulan dan Menutut terkait Acara Adat yang di selenggarakan oleh Pemkab dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ucap”, Herwan Rozali.
Sementara itu Kordinator Lapangan Supriansyah, S.H meminta kepada kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Tanggamus untuk berbenah kedepan nya jangan sampai kegiatan yang di anggaran dari uang rakyat menjadi bacakan Oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tempat pariwisata yang seharus dapat meningkatkan ingkam ataupun PAD ini malah sia – sia.
Dalam orasinya Ketua PEKAT IB Tanggamus Herwinsyah mempertanyakan beberapa anggaran yang dianggap dan diduga ada kejanggalan,Karena tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan serta diduga ada konspirasi didalamnya.
“Diduga kuat Kadis Pariwisata menerima fee proyek, saya selaku Ketua Ormas PEKAT IB Kabupaten Tanggamus meminta agar APH mengusut tuntas fee proyek yang ada di Dinas Pariwisata, karena saya anggap ini bukan rahasia umum lagi, sudah terkordinir, sistematis dan masif”, ucapnya.
(FIRWANTO)
