Jakarta – Mitrapolri.com
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memecat kadernya, Viani Limardi. Selain diberhentikan sebagai kader, Viani juga dipecat dari anggota DPRD DKI Jakarta.
“Betul diberhentikan,” kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimo saat dikonfirmasi.
Ariyo tak menjelaskan alasan pemecatan Viani yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi D DPRD DKI. Yang jelas, pemecatan terhitung per Minggu, Tanggal 26 September 2021.
“Kemarin, cepat banget soalnya,” terangnya.
SK pemecatan Viani beredar dan sudah diteken Ketua Umum PSI Grace Natalie. Dalam SK tersebut, Viani disorot soal perilakunya sebagai anggota dewan di DPRD DKI.
Viani disebut tidak mematuhi instruksi pimpinan pusat PSI usai pelanggaran ganjil-genap 12 Agustus yang lalu. Adapun pemecatan Viani karena adanya penggelembungan pelaporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses.
Ariyo pun belum bisa bicara banyak soal SK pemecatan Viani itu. Dia menyerahkan ke Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka.
“Beritanya benar, namun untuk konfirmasi SK dan pertanyaan lainnya, boleh langsung hubungi Isyana Bagoes Oka,” ucapnya ke wartawan.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka belum mau memberikan komentar soal pemecatan Viani. Isyana menyebut PSI fokus menangani interpelasi Formula E.
“Ditunggu dulu informasinya karena teman-teman lagi fokus untuk interpelasi besok ya, kayaknya kita akan keluarkan statement sesudah itu,” jelasnya. .
Sebagaimana diketahui, Viani pernah terlibat adu mulut dengan polisi saat terkena ganjil-genap di kawasan Jakarta Selatan. Viani mengaku yang membuat sejumlah aturan di Jakarta.
Insiden adu mulut itu terjadi Kamis (12/8/2021) pukul 09.00 WIB. Awalnya mobil Viani yang melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto.
Mobil Viani diketahui berpelat ganjil dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang berjaga memintanya untuk putar balik.
Viani mengaku dirinya ingin ke Penjaringan dan balik bertanya kepada petugas terkait jalan yang dapat dilewati. Petugas kemudian memberikan penjelasan dan arah yang dapat dilalui.
“Oke, saya sekarang tanya Bapak, saya kalau mau ke Penjaringan sekarang lewat mana?” tanya Viani.
“Masuk tol, kalau lewat sini tidak boleh, kecuali kalau besok,” sahut polisi.
“Sekarang lewat mana?” tanya Viani lagi dengan nada meninggi.
“Lewat Rasuna Said lurus,” ucap polisi.
“Di situ tidak dijaga lagi?” kata Viani yang kembali bertanya.
“Yang tidak boleh Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto,” papar polisi.
Viani pun mengaku akan memprotes kebijakan selama PPKM yang terus berganti. Menurutnya, dirinya turut andil dalam peraturan yang ada ini.
“Oke, nanti saya akan protes ini, saya yang bikin aturannya,” tutur Viani.
Setelahnya, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan telah menegur keras wakil rakyatnya itu.
“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” kata Michael Victor Sianipar, dalam keterangannya.
PSI DKI meminta maaf atas insiden tersebut. Michael juga mengapresiasi petugas kepolisian yang bertugas menegakkan aturan selama penerapan PPKM.
(RED)
