Palembang, Sumsel – Mitrapolri.com
Kasus penyitaan ribuan galon yang dilakukan oleh management jasa pengamanan di salah satu Perumahan elit yang berada di wilayah kota Palembang, terhadap salah satu pengusaha galon air mineral dan tabung gas dan sempat bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang akhirnya Dicky (43) selaku penggugat dalam putusan Majelis Hakim akhirnya mengabulkan gugatan terhadap tergugat Dhani Candra.
Dalam Amar putusannya sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Taufik Rahman SH MH mengabulkan gugatan penggugat sebagian, dan menyatakan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan kepada para tergugat untuk mengembalikan barang-barang milik penggugat, secara utuh dan baik.
Adapun barang yang disita oleh tergugat dengan penggugat Dicky diantanya, galon kosong merek Aqua sebanyak 1.470, galon isi merek Vit sebanyak 59 galon, Gas LPG 12 Kg sebanyak 15 tabung, gas LPG kosong 12 Kg ada 3 tabung, LPG 5 Kg 6 tabung, kemudian etalase, terpal, keramik dan oli mesin 2 drum dan Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan penggugat agar tergugat membayar kerugian penggugat sebesar Rp 347 juta.
Dalam perkara penyitaan barang tersebut tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, sengketa ini sendiri berawal dari penyitaan barang dagangan milik Dicky (43) yang letak tempat usahanya berada di wilayah perumahan Citra Grand City, terjadinya penyitaan barang berupa ribuan galon dan tabung gas Elpiji tersebut la yang membuat Dicky akhirnya melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Sumsel namun perkara yang dilaporkan tersebut, Pihak Polda Sumsel mengeluarkan Surat (SP2HP) karena menurut pihak Kepolisian tidak terbukti unsur pidana dalam perkara ini.
Akhirnya perkara ini beralih ke perkara Prapradilan dan akhirnya mendaftarkan gugatan Ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang setelah kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang setelah melalui proses panjang akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Dicky.
- BACA JUGA : UPTD Pendidikan Tanah Jawa Simalungun Jarang Kibarkan Bendera Didepan Kantor
- BACA JUGA : Pria Ini Diduga Lakukan Pengancaman Terhadap IRT
- BACA JUGA : AMI Meminta Kakanwil Kemenkumham Jatim Segera Memecat Oknum Sipir, Kalapas Klas I Malang, Kalapas Pamekasan, Kalapas Bojonegoro, Kalapas Kediri, Karutan Sampang dan Kadivpas Kanwil Kemkumham Jatim
Saat diwawancarai oleh wartawan media ini secara Ekslusif Dicky mengatakan, kami cukup puas dengan putusan Majelis Hakim, disini ada tiga poin yang pertama pihak terguguat dinyatakan bersalah atau melakukan perbuatan melawan hukum, kedua barang yang milik kami harus dikembalikan oleh tergugat karena itu memang barang hak milik kami dan kami mintak kembalikan ketempat semula berdasarkan perintah Pengadilan dan yang ketiga walaupun dalam gugatan perdata Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan kami sebesar Rp. 347 juta, kami cukup puas, Jum’at (5/11/2022).
“Jadi dari kejadian ini sendiri tempat usaha saya yang berada di CGC ini sendiri sudah di portal dan saya tidak bisa lagi melakukan usaha disini, karena hadirnya portal tersebut hanya untuk menghalangi usaha saya bukan saya mau menjelekkan pihak management CGC walaupun alasan mereka untuk tidak boleh bongkar muat, tapi ini sudah menjadi resiko saya,” ungkap Dicky.
Ruko tempat usaha saya yang berada di wilayah CGC tidak bisa digunakan lagi karena jalan menuju tempat usaha saya sudah di portal dan saya tidak bisa lagi untuk melakukan bongkar muat dan saya sudah pindah ke tempat usaha yang lain, dari kejadian ini saya akhirnya pindah tempat usaha, dengan menyewa dua unit Ruko sebesar Rp 140 juta dan berada diluar wilayah CGC.
Dari hasil putusan Majelis Hakim pihak tergugat mengambil langkah hukum dengan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi.
“Untuk mengajuhkan Banding itu merupakan hak mereka dan menurut saya itu sah-sah saja,” ujar Dicky santai.
(M. TAHAN)
