Nias Barat, Sumut – Mitrapolri.com
Viral di perbincangkan progres pembangunan rumah sakit pratama Lologolu, AGAKI Menduga ada unsur KKN berjamaah dalam pembangunan RS Pratama Lologolu, anggota DPRD merencanakan rapat dengar pendapat (RDP) Pemerintah. Ketua LSM ini minta BPK dan APH selidiki pembangunan RS Pratama Lologolu, Rabu 18/01/2023.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 11 disebutkan bahwa Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam arti tanggal 31 Desember pelaksanaan aktivitas anggaran pada tahun berkenan telah berakhir.
Menurut Ketua LSM Aliansi Gerakan Anti Korupsi Indonesia (AGAKI) Atoni Waruwu, S.Pd kebijakan PPK dan Konsultan pengawas pembuatan progres 85 persen, sementara ada bangunan yang masih tahap pendirian tiang.
“Kuat dugaan Konsultan pengawas dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kebijakan PPK dan Konsultan Pengawas pembuatan progres 85 %, sementara dilapangan belum selesai bahkan ada bangunan gedung yang tahap proses pekerjaan tiang betong masih berdiri,” ucap Atoni Waruwu melalui via whatsapp
Atoni juga sampaikan bahwa perpanjangan kontrak tidak sesuai dengan mekanisme.
“Keterlambatan pembangunan rumah sakit pratama baru di Lologolu Mandrehe Nias Barat mekanisme untuk memperpanjang waktu pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan 50 hari untuk permohonan pertama, dan 40 hari permohonan kedua, dengan total perpanjangan waktu 90 hari,” ucapnya.
“Kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPK RI menyelidiki dan mengaudit proyek yang belum selesai 31 desember 2022 diwilayah Nias Barat, terkait pemberian nilai progres pekerjaan 85 % sedangkan nilai bobot pekerjaan belum sampai 50 % diduga ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berjemaah,” harapnya.
- BACA JUGA : Camat Mrebet Hadiri Musdesus Penetapan KPM BLT DD Desa Pengalusan Tahun 2023
- BACA JUGA : Kapolda Sumsel dan Forkompimda Sumsel Menghadiri Rakornas Forkompimda Se Indonesia
- BACA JUGA : Bhabinkamtibmas Polsek Purwokerto Selatan Banyumas Evakuasi Warga yang Tergeletak Karena Sakit
Ketua Presium Aliansi Gerakan Rakyat Nias Barat (AGRENISBAR) berharsp kepada DPRD Nias Barat sebagai penyambung lidah dan telinga masyarakat Nias Barat segera memanggil PPK, Konsultan Pengawas, dan direktur PT. Peduli Bagsa dikantor DPRD Nias Barat untuk memperjelaskan hal keterlambatan pekerjaan.
Beberapa komentar yang sudah viral dimedsos Ketua Agaki Menduga Ada Indikasi Korupsi di RS Pratama Lologolu.
Atoni juga menduga adanya skenario yang di atur oleh orang berkepentingan.
“Beberapa komentar yang sudah viral dimedsos yang diduga sengaja diatur oleh orang-orang yang berkepentingan, seakan-akan benar nilai bobot atau progres 85 % yang dibuat konsultan pengawas kepada PPK,” jelasnya
“Jangan kita di adu domba oleh orang-orang yang berkepentingan pribadi dan bisa kita katakan sengaja mereka membuat manejemen konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat Nias Barat”, ujarnya.
“Rumah Sakit Pratama sangat dibutuhkan masyarat Nias Barat dari jaman pemekaran Nias Barat, jaman kepemimpinan Faduhusi Daely, S.Pd dan Khenoki Waruwu telah dibangun di Onolimbu Lahomi Nias Barat bahkan sudah di fungsikan oleh Pemerintah saat ini, dan Masyarakat Nias Barat selalu membuat pertanyaan, kenapa masih ada yang berobat digunungsitoli, medan, dan di penang?”, Sambil Atoni Waruwu mengakhiri
Terkait informasi itu, DPRD Kabupaten Nias Barat rencanakan dengar pendapat dari pemerintah.
“Saya lg dinas luar. Rencana minggu depan dengar pendapat dengan pemerintah baru bisa kita berani menjawab yang sesungguh terjadi pada pembangunan RSU pratama di lologolu,” kata Abiyudi Waruwu anggota DPRD.
(P. GL)
