Medan, Sumut – Mitrapolri.com
Cipayung Plus Kota Medan yang terdiri dari PMKRI, IMM, Himmah, Kammi, Kahmi, PMII, GMNI dan GMKI beri klarifikasi bentrokan yang terjadi dengan polisi saat aksi demo pada Kamis (14/3/2023) di depan Kantor PT Telkom, Jalan Medan.
Bertempat di Ray Cafe di Jalan Mahkamah Medan, Cipayung Plus menggelar konfrensi pers, Sabtu (15/4/2023) sekira pukul 19.30 WIB.
Ketua DPD GMKI Sumut, Daniel Sigalingging menyampaikan kronologi aksi demo yang mereka lakukan hingga terjadinya bentrok antara massa Cipayung Plus dan Polisi.
“Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hal-hal terkait dengan demonstrasi kami yang dilakukan pada hari Kamis (13/4/2023) yang mendapat perlakuan tidak sepantasnya dari aparat kepolisian melakukan penyerangan membabi buta terhadap massa aksi,” ucapnya sembari meminta Ketua Umum DPD IMM Sumut, Arifuddin Bone menguraikan kejadian yang sebenarnya.
Selanjutnya Arifuddin Bone menyampaikan secara singkat kronologis kejadian di tanggal 13 April 2023 dengan tuntutan supaya Erick Tohir mundur dan dicopot dari jabatannya sebagai menteri badan usaha milik negara.
“Kami awalnya mulai dikumpul di sekretariat GMKI Kota Medan di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan sekira pukul 11.30 WIB. Selanjutnya kami berjalan berkonvoi menuju titik aksi yang tepat di Jalan Balai Kota dekat Lapangan Merdeka, Kota Medan,” ujar Arifuddin.
Kemudian Arifuddin menyebut sampai di titik aksi yaitu di Jalan Balai Kota sekira pukul 12.00 WIB, massa menyampaikan orasi.
“Beberapa saat kemudian kami sempat memblokade jalan untuk menyampaikan tuntutan kami,” katanya.
Arifuddin menyebut, polisi yang berjaga menghadang dan melarang kami memblokade jalan karena dianggap mengganggu warga pengguna halan.
“Kami melakukan aksi ini sudah sesuai dengan raw dan peraturan daripada perundang-undangan dalam menyampaikan aspirasi. Kami menyampaikan surat aksi itu H-3 sebelum aksi. Kami meyakini aparat kepolisian pasti sudah mengantisipasi. Baik itu dari segi skema pengaturan jalan yang saatnya sudah dipersiapkan dari awal,” jelasnya.
Arifuddin menyebut, penutupan jalan tersebut bentuk aksi kami agar tuntutan kami didengar.
“Hal tersebut bentuk tuntutan kami yaitu mundurnya Erick Tohir sebagai menteri BUMN karena diduga banyak perusahaan yang dikelola dengan cara yang tidak profesional,” jelasnya.
Bukan hanya itu, lanjut Arifuddin. Nepotisme juga terasa dengan adanya keluarga Erick Tohir yang diangkat menjadi salah satu petinggi di perusahaan BUMN.
“Belum lagi meledaknya kilang minyak di beberapa titik di Indonesia. Dengan waktu yang cukup singkat, kami hitung ada sekitar 5 kilang minyak yang meledak di Indonesia dalam waktu kurun waktu sekitar kurang lebih 2 tahun. Dari itu rasa rasanya. Menteri BUMN Erick thohir,” sebutnya.
Cipayung Plus juga meminta Erick Tohir mundur dari jabatannya karena terlalu fokus untuk hal- hal yang tidak penting.
“Yaitu dengan kampanye- kampanye, mengangkat komisaris dengan cara yang tidak objekt contohnya mengangkat komisaris merangkap jabatan sebagai sekretaris umum Partai Gerindra Sumatra utara yaitu saudara Sugiat Santoso,” jelasnya.
Kemudian Arifuddin menyoroti adanya cacat administrasi pengangkatan Arief yang dahulu pernah terjerat kasus pemalsuan tanda tangan mantan wakil presiden.
“Hal-hal ini menjadi akumulasi bagi kami untuk tuntutan kami mencopot Menteri BUMN,” ujarnya.
Arifuddin menyebut massa aksi membakar ban di jalan bentuk cari perhatian agar peserta aksi bisa dimediasi bertemu dengan tiga General Menejer perusahaan BUMN di Medan.
- BACA JUGA : Viral Ibu-ibu Mengadu ke Hotman Paris Tentang Anaknya Yang Meninggal Dianiaya di Pesantren, Ini Kata Polda Jateng
- BACA JUGA : Warga Sekemukiman Kulu, Buka Puasa dan Santuni Puluhan Anak Yatim
- BACA JUGA : Gerak Cepat, Sat Reskrim Polres Dairi Tangkap Terduga Pelaku Pencurian
Karena aksi mereka tidak mendapat respon, selanjutnya Arifuddin menyatakan massa aksi bergerak ke PT Telkom yang ada di Jalan Medan.
“Awalnya kami sampai di depan gedung PT Telkom, di luar pagar. Kami berorasi ingin bertemu dengan pimpinan PT Telkom,” ucapnya.
Namun karena lama tidak ada seorangpun yang menemui massa aksi, selanjutnya massa bergerak memasuki pagar gedung PT Telkom.
“Saat menuju pintu masuk gedung PT. Telkom, kami dihadang polisi yang berjaga. Di sinilah terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan polisi yang berjaga. Dan tanpa disadari, polisi memukul, menginjak dan melempar mahasiswa dengan batu,” katanya.
Bentrokan tak terhindarkan, lanjut Arifuddin. Banyak peserta aksi yang menjadi korban kebrutalan polisi yang menghadang.
“Kami dan banyak daripada kader yang terluka diinjak kepalanya kemudian dipukul. Ada yang diseret-seret kemudian ada kakinya diinjak-injak lalu kaki diputar- putar kaki,” ucapnya.
Arifuddin menegaskan massa aksi sama sekali tidak ingin berbenturan dengan polisi.
“Tapi sikap polisi sudah sangat brutal dimana ketua umum Cipayung Plus yang berada di samping Wakapolrestabes Medan, AKBP Dr Yudi H Setiawan yang mencoba menenangkan massa agar tidak ada terjadi dorong- dorongan malah dipukul dan ditarik bajunya dari belakang, kemudian dipukuli diinjak kepalanya,” geramnya.
Arifuddin juga menyesalkan, saat ingin membawa pulang peserta aksi mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari polisi.
“Tetapi mirisnya, kami lihat adik- adik kami yang ditarik ke belakang dipukuli dengan mata yang merah. Bibir pecah, pelipisnya pecah kemudian diludahi. Dan mirisnya lagi ada adik kami diborgol tangannya seolah mereka adalah penjahat kriminal,” sesalnya.
Ia juga menyebut polisi pada saat itu ingin menarik kamera dan ponsel peserta aksi yang merekam aksi tersebut.
“Kamera dan ponsel kami yang merekam kejadian tersebut berupaya dirampas mereka. Seakan-akan berupaya menghilangkan jejak digital,” sebutnya.
Disebutkan 11 peserta aksi yang terluka sudah dirawat di RS St. Elisabet Medan.
“Rekan kita yang terluka sudah dirawat di RS St. Elisabeth dan kami sudah mengambil visum untuk keperluan melaporkan tindakan polisi ke Propam Polda Sumut pada hari Senin (17/4/2023),” ungkapnya.
Arifuddin mengatakan ada pihak dari kepolisian yang datang melihat peserta aksi yang dirawat di RS St. Elisabeth.
“Mereka datang melihat rekan kita yang dirawat dan menawarkan agar biaya perobatan dibayarkan, namun kami menolak,” ucapnya.
Arifuddin menyebut, konfrensi pers dilakukan agar kebenaran terungkap dan Cipayung Plus tidak disalahkan.
“Maka kami di sini menyampaikan informasi yang kami rasa harus seimbang dari media- media yang di luar sana. Seolah-olah menyudutkan kami,” tutupnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi ke kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi terkait kejadian tersebut menjawab untuk menghubungi pihak Polrestabes Medan.
“Coba hubungi ke Kasi Humas Polrestabes Medan ya,” ujarnya, Minggu (16/4/2023).
Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda, saat ditanyakan tentang bentrokan tersebut melalui pesan Whatsapp lebih memilih diam.
(T77)
