OKI, Sumsel – Mitrapolri.com
Profesionalisme dan optimalisasi pengelolaan keuangan ditiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting diterapkan, hal itu adalah upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Untuk itu otorisasi yang memiliki kewenangan mengelola Dana APBD harus didukung rencana kerja yang baik, agar anggaran yang dikeluarkan lebih efektif (performance – based budgeting).
Hal ini dikatakan Ketua Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Kabupaten OKI Ali Musa. Salah satu faktor penyebab kebocoran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akibat alokasi anggaran tidak sesuai realisasi dan lemahnya pengawasan oleh badan pengawas
“Seperti halnya belanja Dana Bencana di Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) pada tahun anggaran 2022. Dana Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana senilai Rp.1.347.705.000 dan Respon cepat darurat bencana Rp.750.165.000 serta Dana Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Rp.597.540.000 Diduga anggaran pada kegiatan tersebut tak sesuai realisasi”, jelasnya.
Kecenderungan analisis terjadinya unsur penyimpangan anggaran di BPBD itu berdasarkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan faktor minimnya bencana yang terjadi di kabupaten OKI khususnya pada tahun 2022.
“Ditahun anggaran 2020, 2021 dan 2023 BPBD mengalokasikan dana APBD puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk belanja dan pemasangan rambu informasi daerah rawan bencana. Namun saat dikonfirmasi letak kawasan rawan bencana tersebut pihak BPBD justru bungkam dan dugaan ini memang belum sampai pada kesimpulan ada unsur korupsi”, terangnya.
- BACA JUGA : Terkait Kasus Oknum Wartawan, PWI Aceh Dukung Proses Hukum oleh Polres Sabang
- BACA JUGA : Forkopimda Minta UNHCR Segera Pindahkan Pengungsi Rohingya ke Luar Kota Sabang
- BACA JUGA : Polisi Tetapkan WAS Tersangka Pemerkosaan Siswi SMK Hingga Tewas
JPKP beranggapan dalam melaksanakan penanganan dan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD sejauh ini dinilai kurang serius. Bahkan anggaran yang di alokasikan pada kegiatan penanggulangan bencana diduga berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Sejauh ini saya kira BPBD belum memiliki komitmen dan integritas dalam hal melakukan penanggulangan bencana. Tindakan yang dilakukan BPBD hanya memasang papan peringatan, tanpa ada upaya serius melakukan kajian dan tindakan lebih jauh untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih buruk”, geramnya.
Kebebasan politik dan perkembangan teknologi digital saat ini adalah upaya pemerintah mendorong publik agar dapat mengakses informasi secara luas, maka sudah sepatutnya BPBD mempublikasikan laporan keuangan secara transparan ke publik.
“Di era reformasi dan desentralisasi saat ini sudah sepatutnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Bandan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) transparans terhadap publik dengan cara menginformasikan melalui website resmi BPBD”, tegasnya.
Awak media sudah beberapa kali mencoba mengkonfirmasi langsung ke Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Listiadi Martin S.Sos, MM dan juga melalui Seketaris BPBD, namun staf BPBD selalu menyatakan alasan yang sama.
“Bapak sedang rapat atau Bapak sedang dilapangan”, katanya.
Awak media juga sudah mencoba mengkonfirmasi melalui pesan WhatsApp namun yang bersangkutan tidak juga merespon sehingga berita di turunkan.
(TIM/ALI)
