Subulussalam – Mitrapolri.com |
Kamis 31 Oktober 2024 Beberapa Perwakilan Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda mendatangi Pejabat Walikota Subulussalam menyerahkan surat tentang Penolakan Parkir berbayar di Kota Subulussalam.
Surat tersebut diserahkan langsung Edi Sahputra Bako Ketua KNPI Kota Subulussalam kepada Pj Walikota Subulussalam turut didampingi oleh Pengurus KNPI Kaya Alim, Ahmad Rambe Ketua Ormas Laki, Hasan Gurinci Ketua LP Tipikor.
Kedatangan kami menyampaikan keluhan masyarakat, ucap edi, dihadapan Pj Walikota, Kadis Perhubungan, Kasatpol PP dan WH Kota Subulussalam, dimana kami mewakili beberapa lembaga hari ini menyampaikan secara lisan dan tertulis tentang keberatan masyarakat terhadap parkir berbayar tersebut, mengingat lemah dan lesunya ekonomi masyarakat hari ini tentu ini menjadi beban yang terasa bagi masyarakat khusus pembeli dan para pedagang usaha mikro kecil dan menengah.
Ditambah lagi para petugas parkir tidak tertib seakan ada di mana-mana berpindah-pindah lokasi sesuka hati mengutip parkir, sehingga membuat keresahan bagi orang banyak.
- BACA JUGA : Politik Praktis Diduga Menjamur ke Salah Satu Kadis di Nagan Raya, Pj Bupati: Proses Hukum Berlaku Dengan Mekanisme yang Sudah Ada
- BACA JUGA : Warga Desa Sindang Miliki Jalan Baru TMMD
- BACA JUGA : Kapolri Terima Penghargaan dari Kerajaan Malaysia atas Peran Penting Jaga Kawasan
Perlu kami sampaikan kepada Pak PJ Walikota bahwa untuk peningkatan PAD yang diharapkan tidaklah terlalu berpengaruh dalam hal parkir berbayar ini, karena sampai hari ini kami telah konfirmasi ke pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini bagian pendapatan bahwa pendapatan yang baru disetor ke kas daerah sampai hari ini baru sekitar Rp. 20.000.000 masih jauh dari nilai kontrak yang disepakati, Artinya pihak pengelola belum memenuhi janjinya sesuai kontrak yaitu 60.000.000 Rupiah.
Kita berharap Pemerintah bisa berfikirlah dalam hal lain untuk mencari sumber pendapatan daerah, masih banyak itu sumber lain tanpa membebani masyarakat kecil.
Untuk itu kita meminta kepada PJ Walikota Subulussalam untuk memberhentikan segala aktivitas kutipan parkir di seputaran Pemerintah Kota Subulussalam, dan meminta untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi tentang hal ini agar lebih baik sehingga masyarakat kecil tidak merasa dirugikan dengan tetap mencari solusi lain untuk penambahan pendapatan daerah.
Dalam sambutannya PJ Walikota Subulussalam mengucapkan Terima kasih atas masukannya dan menampung aspirasi ini, dan nanti akan kita tindak lanjuti permasalahan ini.
Adapun lembaga yang bertanda tangan dalam surat ini ialah : KNPI, Pemuda Pancasila, LAKI, LP TIPIKOR, Pemuda Panca Marga, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Islam, Gerakan Pemuda Ka’bah, SAPMA PP, Persatuan Muballigh Muda Sada Kata, Pemuda Muslimin Indonesia, dan Perwakilan UMKM.
(Fadly P.B)
