Kupang, NTT – Mitrapolri.com
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), PT. Flobamor beberapa waktu lalu sempat mengalami keterpurukan dalam pengelolaan keuangan. Pasalnya, di tahun 2018 PT. Flobamor tersebut dalam kondisi nyaris pailit. Hal ini diungkapkan Dirops PT. Flobamor, Abner E. Runpah Ataupah kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa 27 September 2022.
Menurut Dirops PT. Flobamor, manajemen PT. Flobamor yang terdahulu pernah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) senilai Rp.19 Miliar. Namun di tahun 2018 akhir keuangan PT. Flobamor mengalami minus hampir Rp.19 Miliar, atau secara teknis PT. Flobamor nyaris bangkrut.
“Jadi ketika kita manajemen yang baru ini masuk mengelola PT. Flobamor di tahun 2018 akhir, dari penyertan modal senilai Rp.19 Miliar itu, PT. Flobamor mengalami minus hampir Rp.19 Miliar atau secara teknisnya, PT. Flobamor ini nyaris bangkrut. Selain itu, PT. Flobamor juga memiliki tunggakan pajak senilai Rp. 1,8 Miliar dan PT. Flobamor hutang di Bank NTT senilai Rp.10 Miliar,” kata Runpah.
Hutang senilai Rp.10 Miliar PT. Flobamor kepada Bank NTT itu, lanjut Runpah manajemen PT. Flobamor yang lama mengadaikan tanah untuk membangun perumahan tapi gagal. Sehingga hutang PT. Flobamor tersebut berjalan terus.
“Kita manajemen yang baru masuk ke PT. Flobamor ini, benar-benar kita ambil barang rongsokan. Karena gaji karyawan PT. Flobamor selama dua bulan saja tidak dibayar. Sehingga seiring waktu berjalan di tahun 2019 kita bisa mengatur agar gaji karyawan bisa dibayar, hutang pihutang yang tidak tertagikan kita tagih dan dapat semuanya. Lalu tunggakan pajak senilai Rp.1,8 Miliar kita lunaskan di tahun 2019,” katanya.
Runpah mengatakan, di tahun 2019 juga PT. Flobamor masih ada kerugian senilai Rp.13 Juta.
“Seharusnya di tahun 2019 itu, keuntungan kami senilai Rp. 1,8 Miliar lebih. Tapi dana senilai 1,8 Miliar itu kami mengunakan untuk membayar hutang pajak. Dan hutang di Bank NTT senilai Rp.10 Miliar itu kita cicil bunga dan pokok setiap bulannya senilai Rp.130 Juta hingga saat ini. Karena sebelumnya manajemen yang lama tidak pernah membayar pokok, tapi mereka hanya bayar bunganya saja. Sehingga pokok tidak pernah berkurang,” jelasnya.
“Prestasi kita manajemen yang baru itu di tahun 2019, yaitu kita adalah bisa mendapat keuntungan Rp. 1,8 Miliar dan kita mampu terus membayar utang setiap bulan kepada Bank NTT senilai Rp.10 Miliar,” pungkas Runpah.
- BACA JUGA : Oknum Anggota Polisi Penembak Tersangka GYL Diperiksa Propam Polres Belu
- BACA JUGA : Kerjasama Satlantas Polresta Manado dengan PPP-Brimob, Anak TK Diperkenalkan Tertib Lalulintas di Kota Manado
- BACA JUGA : Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Baju Lansia Dinkes Prabumulih, 10 Saksi Dihadirkan
Menurut Runpah juga, di tahun 2020 PT. Flobamor mendapat keuntungan 1,2 Miliar, sehingga di tahun 2021 pihaknya mampu memberikan kontribusi untuk PAD Pemprov NTT senilai Rp.500 Juta dari keuntungan 1,2 Miliar tersebut. Lalu di tahun 2021 juga pihaknya masih mengalami keuntungan senilai Rp.900 Juta, sehingga di tahun 2022 ini pihaknya ingin menyetor ke PAD sebanyak 20 persen dari keuntungan Rp.900 Juta itu.
“Jadi sejak 2018 akhir kita masuk di PT. Flobamor ini tidak ada tambahan peyertaan modal dari Pemrov NTT. Karena kita star awal untuk PT. Flobamor ini dengan minus Rp.19 Miliar. Dan saat ini angka minus PT. Flobamor saat ini turun menjadi Rp.16 Miliar,” tegasnya.
Runpah menjelaskan, saat ini PT. Flobamor memiliki tiga jenis usaha, yaitu usaha angkutan laut, usaha daging beku dan sapi hidup serta usaha beras komoditi.
“Kami punya usaha KM Fery RoRo dengan rute, Kupang – Ende, Kupang – Naikliu dan Teluk Gurita – Kalabahi, usaha daging beku dan sapi hidup yang dikirim ke DKI Jakarta serta usaha beras komoditi ASN,” katanya.
“Untuk usaha sapi kita yang di kirim ke DKI Jakarta sejak tahun 2019 hingga masuk pada bulan September 2022 omzet kita sudah mencapai Rp.29 Miliar, dan saat ini kita lagi mengembangkan usaha perdagangan daging sapi beku yang di kirim ke DKI Jakarta. Sedangkan usaha beras komoditi kita untuk ASN itu harganya kita samakan degan harga beras Bulog. Tapi usaha beras ASN kita ini tanpa mengambil biaya transport. Kalau dulu beras ASN ini dikelola oleh pihak Bulog, biaya transport dibebankan pada OPD-OPD. Tapi sama kita biaya transport itu tidak ada,” tutup Runpah.
(MEYDI SIMON LEGIFANI)
