ACEH – MITRAPOLRI.COM
Berapa waktu yang lalu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengeluarkan rekomendasi tiga nama Pejabat Gubernur Aceh, yang di usulkan kepada kementerian dalam negeri. Dari ketiga nama tersebut satu di antaranya berasal dari kalangan Militer.
Rekomendasi tersebut tentu mendapatkan reaksi dari masyarakat aceh. Ketidaksedian masyarakat aceh jika PJ Gubernur aceh kedepan ditetapkan dari kalangan Militer.
“Jika hal ini terus di paksakan maka dapat menimbulkan masalah baru bagi Aceh. Perdamaian Aceh adalah hal yang lebih Penting pada penunjukkan tersebut. Masyarakat Aceh saat ini hanya ingin hidup damai. Maka dari itu PJ Gubernur aceh harus mampu menjaga keseimbangan dan memelihara perdamaian dengan baik. Tentu orang yang akan ditetapkan nanti yang menjadi PJ Gubernur aceh benar-benar sosok yang mengerti soal aceh, yang mengerti situasi ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Aceh.Observasi kami dari berbagai sumber masyarakat Aceh kini menginginkan sosok yang akan menjadi yang menjadi PJ Gubernur Aceh harus dari kalangan Akademisi”, kata Fakhrurrazi, M.AP Direktur Aktivis Milenial Aceh.
- BACA JUGA : Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke 76, Polres Kuansing Mengirimkan Team untuk Mengikuti Lomba Tari Kreasi Kearifan Lokal yang di Taja Polda Riau
- BACA JUGA : Mencegah Adanya Korban, Polsek Kuantan Hilir Pasang Banner Himbauan Bahaya Binatang Buas
- BACA JUGA : Memasuki Purna Bhakti, Kapolsek Tigalingga Pimpin Apel Terakhir kepada IPDA Penandaan Sembiring
“Sebagai konsekuensi logis, Aktivis Milenial Aceh merekomendasikan sosok yang mengerti Aceh, bukan hanya menjaga stabilitas politik di Aceh, akan tetapi orang yang mampu membangun disemua sektor publik dan hal itu berasal dari kalangan Akademisi atau kampus”, ucap Fakhrurrazi.
Oleh karena itu kami menyatakan sikap sebagai berikut.
1. Kami menolak Pejabat Gubernur Aceh dari kalangan Militer. Sekalipun sebenarnya sudah terturup kemungkinan dari kalangan militer TNI/Polri aktif untuk menjadi PJ berdasarkan putusan pemerintah dan MK.
2. Kami meminta kepada bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian dalam negeri agar menetapkan Pejabat Gubernur Aceh dari Kalangan Akademisi atau kampus.
3. Jika memilih dari kalangan militer termasuk yang telah pensiun, masih mengibaratkan Aceh belum cukup kondusif. Padahal 2,5 tahun depan adalah waktu yang panjang dan bukan hanya mempersiapkan keamanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
4. Kami memerlukan kepemimpinan sipil yang dekat dengan ide-ide perubahan dan demokrasi, untuk menjalankan program pembangunan dan kesejahteraan.
(ABDUL RAZAK)
