Banda Aceh, Aceh – Mitrapolri.com
Dinas Pendidikan Aceh pada tahun anggaran 2022 akan melakukan pengadaan puluhan unit kendaraan dinas baru. Hal itu diketahui dari daftar kegiatan yang sudah di upload ke Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP. Namun kegiatan pengadaan kendaraan dinas tersebut dianggap tidak urgen, malah lebih sebagai bentuk pemborosan uang rakyat ditengah masa pandemi.
Kita mempertanyakan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang mengalokasikan anggaran belasan milyar dalam APBA 2022 untuk pengadaan kendaraan dinas para pejabat. Dimana letak urgensinya? Padahal kita tahu saat ini kualitas pendidikan Aceh masih terpuruk berada diperingkat 20-an secara nasional. Harusnya fokus Dinas Pendidikan Aceh itu diarahkan pada kegiatan yang berkorelasi langsung dengan upaya akselerasi peningkatan kualitas pendidikan. Bukan justru berlomba-lomba membeli berbagai fasilitas mewah untuk para pejabatnya.
- BACA JUGA : Aksi Prajurit TNI Satgas 114 Satria Musara Gelar Karya Bhakti Bersama Warga Perbaiki Bendungan Air Bersih Distrik Mbua
- BACA JUGA : Aceh Masuk 10 Besar Provinsi tertinggi Indek Literasi Digital Indonesia 2021
- BACA JUGA : Brigjen TNI Achmad Fauzi Berikan Buku Kenangan Tentang Sejarah: Para Personil Korem 061/Sk
Ingat, Dinas Pendidikan Aceh itu bukanlah perusahaan travel. Yang butuh puluhan armada untuk kepentingan pengembangan bisnis mereka. Yang harus dilayani dinas pendidikan itu para guru dan siswa, bukan para penumpang antar kota. Kalau memang masih merasa kurang dengan mobil dinas yang sudah ada, rental saja sesuai kebutuhannya. Karena kalau beli mobil dinas baru, nanti ada lagi beban anggaran untuk biaya perawatan, onderdil, BBM dan sebagainya. Padahal itu semua modus untuk mengeruk uang rakyat yang selama ini dilakukan oleh para pejabat yang dapat fasilitas mobil dinas.
“Karena itu kita meminta Kadis Pendidikan Aceh untuk membatalkan pengadaan puluhan unit kendaraan dinas tersebut. Alihkan saja anggarannya untuk membayar gaji atau insentif para guru honor dan kontrak. Atau program lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan Aceh. Jangan karena memiliki pagu anggaran yang fantantis, Dinas Pendidikan Aceh bisa seenaknya menghambur-hamburkan uang rakyat untuk fasilitas mewah para pejabat. Sementara untuk gaji guru honor hanya dibayar 7 bulan dan sering terlambat”, ungkap Syakya Meirizal Koordinator MPO Aceh.
Banda Aceh, 12 Februari 2022,
Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh.
Liputan : FADLI
