Aceh – Mitrapolri.com |
Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan lambannya proses pelaksanaan kegiatan APBA 2024 yang nilainya mencapai Rp.11,4 Trilyun.
Dari data yang disajikan melalui monitor P2K Aceh yang disiarkan secara real time, paket Ekatalog sebanyak 659 paket baru diklik 19 paket atau 3% dari total paket kegiatan tahun 2024 yang tersebar di beberapa SKPA antara lain : Esdm 61 paket, Disdik 57, Bma 11, Tanbun 8, RSU ZA 8, Arpus 6, Dishub 6, Ukm 4, Disnak 3, Dlhk 3, Kominsa 3, RSIA 3, Bpba 2, Rsj 2, Inspektrt 1, Naker 1, Pora1, Ro Umum 1.
Lambannya proses ekatalog tidak semata mata persoalan tekhnis tapi banyak disebabkan oleh faktor non tekhnis bahkan politis. TTI menemukan masih banyak paket paket Reguler pada SKPA ditumpangi atas nama Pokir anggota Dewan seperti Alat dan Peralatan Pendidikan, mobiler sekolah, mobiler Dayah, Lampu penerangan jalan, Pengadaan Buku, dan paket paket di UMKM semua masuk dalam pokir Dewan.
Secara tekhnis sebenarnya pihak Dinas tidak punya kendala berarti tapi karena paket paket tersebut menyangkut dengan Pokir Dewan maka disitulah terdapat kendala.
Dalam pelaksanaan pihak Dinas terlalu dalam di intervensi sampai dengan menjunjuk kontraktor atau Rekanan pelaksana harus mendapat persetujuan Dewan yang punya pokir. Umum nya para anggota Dewan tidak tahu menahu karena sudah diamanahkan kepada masing masing koordinator Dewan yang bersangkutan.
- BACA JUGA : Pemkab Aceh Utara Gelar Peringatan Tahun Baru Islam 1446 H di Masjid Agung Lhoksukon
- BACA JUGA : Serah Terima Jabatan Dandim 0406/Lubuk Linggau, Danrem: Jalani, Syukuri dan Nikmati
- BACA JUGA : Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Emas dan Uang Tunai dari Tangan Pelaku
Panjangnya proses biokrasi mengakibatnya lambatnya daya serap Anggaran. Sudah menjadi rahasia umum paket paket yang sedang tender juga tidak terlepas dari kebijakan anggota Dewan, banyak paket yang seharusnya sudah diumumkan pemenang sesuai jadwal tapi terus ditunda tunda dan ternyata penyebabnya karena belum adanya persetujuan atau kesepakatan dengan yang punya pokir. Banyak paket yang dilebel Pokir Dewan seperti Jalan, Jembatan, irigasi, pengaman pantai, pengaman tebing dan sungai yang nilainya menvapai puluhan milyar rupiah itu semua banyak pokir Dewan.
Desakan masyarakat untuk mempublis paket paket mana saja yang masuk ususlan dari anggota dewan sampai hari ini tidak digubris, padahal masyarakat butuh informasi tapi pemerintah Aceh tak bergeming menanggapinya. Seharusnya masayarat bisa lebih cepat mengakses jika Pemerintah Aceh menyediakan ruang untuk publik misalnya melalui website Bapeda Aceh.
Jika Pemerintah Aceh sering mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik menurut kami itu adalah Bulshit atau omong kosong belaka. Faktanya masyafakat butuh informasi Anggaran, Kegiatan SKPA, Penerima Bantuan dan lain lain sangat sulit mendapatkan nya.
sumber : Nasruddin Bahar (Koordinator TTI)
