Purbalingga, Jateng – Mitrapolri.com|
Kegiatan Diskusi Pers dan Press Tour digelar pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Gedung Andrawina Hotel Owabong, Kabupaten Purbalingga. Acara ini dihadiri Asisten I Bupati Purbalingga,kepala sekolah kepala desa se kabupaten Purbalingga serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari perwakilan Polres, Kodim, dan Kejaksaan.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara insan pers, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam rangka memperkuat sinergi serta keterbukaan informasi publik. Diskusi berlangsung dinamis dengan mengedepankan semangat “Jurnalisme Mencerahkan, Bukan Meresahkan”.
Dalam sesi diskusi, sempat muncul perbedaan pandangan antara narasumber dari PWI Jawa Tengah dengan perwakilan salah satu media online terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Narasumber PWI Jateng menyampaikan bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di lapangan idealnya telah mengikuti dan memiliki sertifikat UKW sebagai bentuk profesionalisme.
- BACA JUGA : Kapolri Beri Motivasi dan Apresiasi kepada Anggota Polri Terdampak Bencana di Sumbar
- BACA JUGA : Kades Citeureup Gugun Wiguna Gelar Pertemuan Koordinasi bersama Kader dan Lembaga Sosial, Bahas Program 2026-2027
- BACA JUGA : Polsek Siak Hulu Tegas! Sawmill Ilegal Tutup, Kapolres Kampar: Tak Ada Toleransi
Sementara itu, perwakilan media online berpandangan bahwa UKW tidak dapat dijadikan syarat mutlak bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, mengingat fungsi pers telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perbedaan pandangan tersebut disampaikan secara terbuka dan tetap dalam suasana diskusi yang kondusif.
Selain diskusi, kegiatan juga dilanjutkan dengan press tour ke sejumlah lokasi terkait guna melihat langsung kondisi faktual di lapangan. Para jurnalis melakukan peninjauan, penggalian data, serta konfirmasi guna memastikan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan realita di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang konstruktif antara media, pemerintah daerah, dan Forkopimda, sehingga dapat menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan publik.
(Budi Santoso)
