Aceh Utara, Aceh – Mitrapolri.com
Berdasarkaan hasil pencermatan yang dilakukan melalui Sipol, Panwaslih Aceh Utara temukan dua ribuan indikasi data ganda keanggotaan dari berbagai partai politik calon peserta pemilu 2024, Senin (22/08/2022) pagi.
Salah satu tahapan pemilu 2024 adalah Pendaftaran, Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan perserta pemilu 2024.
Yusriadi selaku Ketua Panwaslih Aceh Utara dalam keterangan nya mengatakan Saat ini sedang berlangsung pada tahapan verifikasi administrasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan Partai politik calon peserta pemilu.
“Proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KIP Aceh Utara untuk meneliti keterpenuhan syarat kepengurusan dan keanggotaan dengan melihat kesesuaian dan kecocokan data kepengurusan dan keanggotaan yang di upload ke SIPOL oleh pengurus partai politik”, kata Yusriadi.
Dalam hal pengawasan Panwaslih Aceh Utara juga dapat mencermati melalui akun SIPOL yang diberikan oleh Bawaslu RI terhadap data kepengurusan maupun keanggotaan.
- BACA JUGA : Pengurus DPP PPAM Silaturahmi ke Kodim 0418/PLG
- BACA JUGA : Bravo, Tim Laba-Laba Polsek Jebus Tangkap Perjudian Jenis Dadu di Desa Teluk Limau
- BACA JUGA : Ratusan Butir Obat Keras Daftar G Tanpa Izin Edar Diamankan Satresnarkoba Polres Lebak Polda Banten
Adapun fokus pengawasan adalah untuk mencermati apakah adanya data keanggotaan partai politik ganda identik baik ganda secara internal maupun ganda antar partai politik.
Pencermatan dilakukan oleh Panwaslih Aceh Utara didasari atas SE Bawaslu Nomor 19 tahun 2022 tentang pangawasan.
Sementara itu Muhammad Nur Furqan selaku divisi pengawasan menyampaikan bahwa temuan ini merupakan hasil tindak lanjut instruksi Bawaslu untuk melakukan pencermatan terhadap dugaan potensi kegandaan keanggotaan partai politik yang di daftarkan pada saat di input pada Sipol partai politik. Proses pencermatan ini dilakukan oleh jajaran Panwaslih Aceh Utara melalui akun Sipol yang diberikan oleh Bawaslu, sehingga ada duaribuan data keanggotaan partai politik potensi ganda di internal partai politik yang terdaftar disipol.
Atas temuan ini sudah disampaikan ke KIP Aceh Utara sebagai bahan masukan dalam proses verifikasi administrasi yang sedang dilakukan oleh KIP Aceh Utara.
(ABDUL RAZAK)
