Palembang, Sumsel – Mitrapolri.com
Gubernur Sumsel H. Herman Deru melakukan berbagai langkah agar kesejahteraan para petani kelapa sawit dapat lebih meningkat.
Salah satunya yakni dengan berencana mengeluarkan Surat Keputusan (SK) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) sehingga tidak ada ketimpangan harga jual sawit tersebut.
Hal itu untuk menyelaraskan harga sawit yang sesuai dengan SK Menteri sehingga lebih tajam,” kata Herman Deru, usai membuka FGD dengan tema “Penguatan kelembagaan dan kemitraan keapa sawit rakyat Sumsel di Grand Ballroom Hotel Aston, Sabtu (6/8).
Melalui SK maupun Pergub tersebut, secara tak langsung Herman Deru berupaya agar harga jual sawit tidak ada ketimpangan di setiap daerah.
“Jangan ada ketimpangan dan hanya memperbandingkan sana sisi terkait harga sawit tersebut. Jadi nantinya ada acuan yang sesuai,” ucapnya.
Sebab itu, dia mengajak semua pihak termasuk Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumsel untuk mendorong kesejahteraan para petani sawit.
“APKASINDO harus jadi jembatan bagi kepentingan petani. Jembatan petani dengan perusahaan kelapa sawit sampai dengan industri hilirnya seperti minyak goreng, maupun jembatan ke pemerintah,” jelasnya.
Diketahui, pemerintah sendiri memang mempunyai program replanting atau peremajaan sawit dan hal itu tentu harus mendapat dorongan dari APKASINDO sehingga dapat dimanfaatkan para petani.
- BACA JUGA : Gowes Gembira Gowes Sehat Bareng Kapolres Pasuruan Kota
- BACA JUGA : Antisipasi Kemananan Rutan, Kasipropam Lakukan Pengecekan dan Pemeriksaan Tahanan di Rutan Polres Mojokerto
- BACA JUGA : Buka Gebyar Perwosi Jatim 2022, Arumi Harapkan Sportivitas Persaudaraan Atlet Wanita
“Replanting ini harus sukses. Dimana ini adalah kemudahan bagi para petani untuk melakukan peremajaan sawit dengan skema pembiayaan yang murah. APKASINDO juga harus membimbing petani jika sawit para petani ini belum berbuah lagi. Apa yang harus dilakukan para petani tersebut,” tuturnya.
Bahkan, dia juga mendorong agar APKASINDO mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri untuk menampung tandan buah segar (TBS) sawit yang dihasilkan para petani.
“APKASINDO harus ada pabrik sendiri agar bisa menampung TBS Sawit dari para petani. Dengan adanya pabrik tersebut, APKASINDO dapat lebih mandiri dan terus bergantung dengan pihak lain sehingga bisa langsung diolah menjadi CPO. Paling tidak daya tahan CPO itu lebih lama dari TBS,” ujarnya.
Hadir dalam FGD tersebut, Sekjen DPP APKASINDO Dr Rino Afrino, Wakil Bupati Banyuasin sekaligus Ketua APKASINDO Sumsel H Slamet Somosentono, Tim Sapras Ditjen Perkebunan RI Ade Tri Sunar, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiharto.
(M. TAHAN)
