BALI – MITRAPOLRI.COM
Indonesia merupakan negara rawan bencana dimana tantangan kebencanaan dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah Indonesia harus siaga dan sigap menghadapi bencana, membangun sistem peringatan dini multi-bencana, serta mewujudkan masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana.
Saat menghadiri upacara pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, pada Rabu, 25 Mei 2022, Presiden Joko Widodo menawarkan kepada dunia, Konsep Resiliensi Berkelanjutan.
“Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan,” kata Presiden.
- BACA JUGA : Tim Puslitbang Polri Kunjungan Kerja ke Polres Bangka
- BACA JUGA : Personel Sat Samapta Polres Lhokseumawe Diminta Jalankan Tugas Sesuai Prosedur
- BACA JUGA : Kantor Bagian Kesra Pemkab OKI Tutup Saat Jam Kerja
Dalam konsep tersebut, menurut Presiden, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif terhadap bencana. Selain itu, pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana juga harus menjadi prioritas bersama.
Kedua, Presiden melanjutkan, bahwa setiap negara juga harus berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Menurut Presiden, akses pendanaan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius.
“Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana, dengan membentuk dana bersama atau pooling fund, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa, melalui Dana Desa, untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiap-siagaan,” ungkapnya.
Ketiga, Presiden menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik, infrastruktur hijau dan perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi juga harus mendapatkan perhatian serius serta menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.
Terakhir, Presiden mengajak seluruh negara untuk berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. Mulai dari Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDGs yang merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.
“Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya,” ujar Presiden.
Liputan : DEDY MULYADI
