Aceh Barat, Aceh – Mitrapolri.com
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) Aceh Barat mempertanyakan bantuan dana hibah dari Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang hanya disalurkan kepada eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tapol/Napol dan Korban Konflik tergabung di KPA saja, padahal di organisasi FORKAB juga masih banyak para mantan Kombatan, korban konflik dan Aneuk Syuhada yang belum terperhatikan dan masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan perlu mendapat perhatian Pemerintah Aceh.
Hal ini disampaikan Ketua DPW FORKAB Aceh Barat Mukhtaruddin Jum’at (18/11/22) di Meulaboh, menanggapi bantuan hibah pemerintah Aceh yang telah disalurkan BRA kepada eks Kombatan GAM, Tapol/Napol, korban Konflik yang tergabung di KPA yang saat ini proses penyalurannya sudah di lakukan di Kabupaten/kota lainnya di Aceh.
Untuk itu ia meminta agar pemerintah Aceh mengevaluasi kembali terhadap penerima bantuan hibah tersebut.
“Jangan hanya saudara kita saja di KPA, tapi di FORKAB juga banyak korban konflik dan para aneuk syuhada yang harus menjadi perhatian dari pemerintah Aceh”, ujar Mukhtaruddin.
- BACA JUGA : Jumat Berkah, Kodim 0402/OKI Berikan Nasi Kotak kepada Warga
- BACA JUGA : Sat Samapta Polres Bangka Barat Laksanakan Patroli Dialogis Siang Hari
- BACA JUGA : Ketika Kapolres Aceh Timur Ikut Gotong Keranda Jenazah Anggotanya ke Tempat Peristirahatan Terakhir
“Untuk itu kami meminta kepada Ketua DPP FORKAB Aceh Nasir Lado untuk mengakomodasi dan memperjuangkan tuntutan saudara-saudara kita di FORKAB ini agar mereka juga layak untuk mendapatkan bantuan hibah tersebut yang penerima nya saat ini sedang digodok oleh BRA,” ungkap nya.
“Kami di FORKAB juga berhak mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah Aceh karena di organisasi FORKAB khususnya di Aceh Barat juga banyak korban konflik dan Anak Syuhada yang berhak memperoleh bantuan tersebut disaat kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, Kami meminta kepada Pemerintah Aceh untuk tidak memandang sebelah mata dan jangan terkesan pilih kasih dalam hal penyaluran bantuan tersebut sebagaimana layaknya saudara kita di KPA, bila hal ini tidak terakomodir akan menimbulkan persoalan baru, karena KPA dan FORKAB sama – sama korban Konflik dan para Anak Syuhada yang mempunyai hak yang sama untuk menjadi perhatian pemerintah khususnya di Aceh” tutup Mukhtarudin
(T. RIDWAN)
